,

    Jakarta, LP3MI.ORG  --  Kematangan Partai Golkar beserta kader-kadernya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menjadi kunci penting kemenangan mereka. Inilah faktor yang membuat partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu memenangkan 165 calonnya di 270 daerah pemilihan, dalam pencoblosan 9 Desember lalu.

    Analisis itu disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Firman Noor kepada media, akhir pekan ini. Selain itu, kemenangan Golkar juga dia sebut karena scientific politics, yang mengacu pada survei, dan pendekatan kualitatif.

    Lewat hasil-hasil survei kekinian, Golkar bisa menangkap aspirasi masyarakat. Termasuk memotret kandidat yang paling favorit bagi masyarakat di daerah itu. Survei itu mengarah pada apa yang sedang menjadi menjadi tren di tengah masyarakat.

    Dikatakan, meski sudah melakukan scientific approach, pada akhirnya juga harus dilakukan dengan good action dan proper action. “Ini sudah dilakukan kader-kader Partai Golkar. Sehingga pemetaan yang didapatkan dari scientific approach itu bisa langsung dieksekusi dengan tepat. Ini apresiasi juga kepada kader partai yang memang bekerja keras dan cerdas,” tutur Firman.

    Selain itu, Golkar memiliki perangkat pendukung pemilu yang cukup komplet dan bekerja dengan cukup baik. Dia menilai, perangkat tersebut penting untuk. memastikan hal-hal terkait kepentingan pemenangan itu bisa terkontrol, kemudian terorganisir dengan baik dan membuat pencapaian-pencapaian yang jelas.

    “Tanpa ada target-target dan pencapaian yang jelas, segalanya menjadi serba tidak pasti. Sehingga langkah-langkahnya pun menjadi tidak jelas dan efektif,” ujarnya.

    Dalam Pilkada kali ini, Firman melihat Golkar tertantang membuktikan sebagai partai besar kebesarannya. “Partai ini juga banyak belajar apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Di bawah pimpinan Airlangga Hartarto, Golkar telah memenuhi harapan kebanyakan anggotanya,” paparnya.

    Soal pilihan koalisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kali ini, Firman menilai, Golkar sangat cair. Ini disesuaikan dengan konteks di masing-masing wilayah yang tentu saja berbeda-beda. 

    Dalam pandangan peneliti muda LIPI itu, kemenangan Golkar sebagai partai pengusung tunggal pasangan Benjamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) terasa fenomenal. “Bagi saya ini spektakuler, karena ternyata bisa mematahkan mitos ketokohan yang ternyata bagi masyarakat itu tidak berarti banyak. Masyarakat Tangsel cukup kritis dan tidak bisa menerima begitu saja dinasti politik,” tambahnya.

    Firman juga melihat fenomena keterpecahan dari partai oposisi di Tangsel, menyebabkan suara pemilih tidak solid melawan incumbent. “Kerja sama Golkar dengan jaringan-jaringan non partai mampu bekerja sama dengan baik memenangankan incumbent,” pungkasnya.

    Sementara Direktur Eksekutif LP3MI, Evick Budianto memberikan catatan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, beragam dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebaiknya segera diproses dan diputuskan, agar tidak mencederai proses demokrasi.

    Evick menyarankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sebagai petugas pemilu untuk segera memproses beragam aduan masyarakat terkait Pilkada serentak 2020. Tujuannya, agar pelaporan tidak menumpuk dan berlarut-larut.

    Direktur Eksekutif LP3MI ini mengatakan, di setiap gelaran pesta demokrasi, baik itu pilkada maupun pemilu lainnya, pasti terjadi dugaan pelanggaran. Biasanya, pelanggaran itu secara garis besar terbagi menjadi tiga. Yaitu, administratif, tindak pidana, hingga netralitas aparatur sipil negara. 

    ,

    Jakarta, LP3MI.ORG  --  Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI), Evick Budianto, mengatakan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 berjalan cukup relatif lancar dan baik karena penyelenggara diawasi ketat masyarakat sipil.

    "Betul-betul dalam pengawasan dan kontrol yang sangat ketat oleh masyarakat sipil, organisasi pegiat pemilu, media massa, komunitas kesehatan, dan publik," kata Titi dalam diskusi Perspektif Indonesia, Jum'at, 11 Desember 2020.

    Evick menilai pengawasan ketat itu terjadi karena masyarakat menyadari aspek risiko penyelenggaraan Pilkada 2020. Kekhawatiran juga disuarakan secara intensif berbagai kalangan. Bahkan, kata Evick, masyarakat sipil meminta agar pilkada ditunda dan konsentrasi mengatasi Covid-19.

    Menurut Evick, ketika risiko mampu diidentifikasi maka penyelenggara pun menyiapkan mitigasi risiko. Salah satunya protokol kesehatan. Evick mengatakan hal tersebut tidak terjadi pada Pemilu 2019 yang melaksanakan pemilihan presiden dan legislatif bersamaan.

    "Pada 2019 kita masih meraba-raba bahwa ada hal yang baru, tapi kita tidak membayangkan risiko. Sehingga KPU bekerja dengan desain yang mereka buat, sementara publik tidak punya bayangan risiko soal beban, lalu ancaman kelelahan," katanya.

    Evick menuturkan ada dua pihak yang patut diapresiasi atas kelancaran Pilkada 2020. Mereka adalah petugas KPPS atau penyelenggara pemilihan yang berusaha menerapkan standar prosedur pemilihan sesuai protokol kesehatan dan para pemilih.

    ,

    Jakarta, LP3MI.ORG  -- Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak tersebut rencananya akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Evick Budianto mendorong masyarakat sipil dapat mengkritisi tokoh-tokoh yang berlaga dalam Pilkada 2020 mendatang.

    Jangan terjebak soal petahana atau bukan. Tapi harus dikritisi siapa saja orang yang akan mencalonkan itu," ujarnya. Kritik sejak awal, menurut Evick, sangat penting. Sebab, ia mengakui, tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilkada 9 Desember mendatang belum terekspose secara optimal di masyarakat. "Inilah yang harus dikuliti oleh masyarakat sipil dari sekarang. Dari sisi publik, ini kurang terungkap profil si calon," imbuhnya.

    Lantas, daerah mana saja yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020? 

    Rincian 270 daerah  

    Pemilihan gubernur dan wakil gubernur (9 provinsi) 

    Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

    Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (37 kota) 

    Denpasar Bali, Cilegon Banten, Tangerang Selatan Banten, Sungai Penuh Jambi, Depok Jawa Barat, Semarang Jawa Tengah, Surakarta Jawa Tengah, Pekalongan Jawa Tengah, Magelang Jawa Tengah, Blitar Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur, Pasuruan Jawa Timur, Banjarbaru Kalimantan Selatan, Banjarmasin Kalimantan Selatan, Samarinda Kalimantan Timur, Bontang Kalimantan Timur, Balikpapan Kalimantan Timur, Batam Riau, Metro Lampung, Ternate Maluku Utara, Tidore Kepulauan Maluku Utara, Mataram Nusa Tenggara Barat, Dumai Riau, Palu Sulawesi tengah, Manado Sulawesi Utara, Tomohon Sulawesi Utara, Bitung Sulawesi Utara, Solok Sumatera Barat, Bukittinggi Sumatera Barat, Binjai Sumatera Utara, Medan Sumatera Utara,  Sibolga Sumatera Utara, Pematangsiantar Sumatera Utara, Tanjung Balai Sumatera Utara, Gunung Sitoli Sumatera Utara, Bandar Lampung Lampung, Makassar Sulsel.

    Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (224 kabupaten) 

    Karang Asem, Bali Badung, Bali Bangli, Bali Tabanan, Bali Jembrana, Bali Serang, Banten Padeglang, Banten Mukomuko, Bengkulu Seluma, Bengkulu Kepahiang, Bengkulu Lebong, Bengkulu Bengkulu Selatan, Bengkulu Rejang Lebong, Bengkulu Bengkulu Utara, Bengkulu Kaur, Bengkulu Bantul, Yogyakarta Gunungkidul, Yogyakarta Sleman, Yogyakarta Gorontalo, Gorontalo Bone Bolango, Gorontalo Pohuwato, Gorontalo Tanjung Jabng Barat, Jambi Batanghari, Jambi Tanjung Jabng Timur, Jambi Bungo, Jambi Sukabumi, Jawa Barat Indramayu, Jawa Barat Bandung, Jawa Barat Pangandaran, Jawa Barat Karawang, Jawa Barat Tasikmalaya, Jawa Barat Cianjur, Jawa Barat Rembang, Jawa Tengah Kebumen, Jawa Tengah Purbalingga, Jawa Tengah Boyolali, Jawa Tengah Blora, Jawa Tengah Kendal, Jawa Tengah Sukoharjo, Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah Wonosobo, Jawa Tengah Purworejo, Jawa Tengah Klaten, Jawa Tengah Wonogiri, Jawa Tengah Pemalang, Jawa Tengah Grogoban, Jawa Tengah Demak, Jawa Tengah Sragen, Jawa Tengah Pekalongan, Jawa Tengah Ngawi, Jawa Timur Jember, Jawa Timur Ponorogo, Jawa Timur Lamongan, Jawa Timur Kediri, Jawa Timur Situbondo, Jawa Timur Gresik, Jawa Timur Trenggalek, Jawa Timur Mojokerto, Jawa Timur Sumenep, Jawa Timur Banyuwangi, Jawa Timur Malang, Jawa Timur Sidoarjo, Jawa Timur Gresik, Jawa Timur Pacitan, Jawa Timur Tuban, Jawa Timur Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Bengkayang, Kalimantan Barat Sekadau, Kalimantan Barat Melawi, Kalimantan Barat Sintang, Kalimantan Barat Ketapang, Kalimantan Barat Sambas, Kalimantan Barat Banjar, Kalimantan Selatan Kota Baru, Kalimantan Selatan Balangan, Kalimantan Selatan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Mahakam Ulu, Kalimantan Timur Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Paser, Kalimantan Timur Berau, Kalimantan Timur Kutai Timur, Kalimantan Timur Kutai Barat, Kalimantan Timur Tana Tidung, Kalimantan Timur Bulungan, Kalimantan Utara Maliunau, Kalimantan Utara Nunukan, Kalimantan Utara Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung Kep Anambas, Kepulauan Riau Bintan, Kepulauan Riau Lingga, Kepulauan Riau Karimun, Kepulauan Riau Natuna, Kepulauan Riau Pesisir Barat, Lampung Lampung Selatan, Lampung Way Kanan, Lampung Lampung Timur, Lampung Pesawaran, Lampung Lampung Tengah, Lampung Kepulauan Aru, Maluku Seram Bagian Timur, Maluku Maluku Barat Daya, Maluku Buru Selatan, Maluku Taliabu, Maluku Utara Halmahera Timur, Maluku Utara Kepulauan Sula, Maluku Utara Halmahera Utara, Maluku Utara Halmahera Selatan, Maluku Utara Halmahera Barat, Maluku Utara Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Bima, Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat, NTB Dompu, NTB Lombok Tengah, NTB Sumbawa, NTB Belu, Nusa Tenggara Timur Malaka, NTT Manggarai Barat, NTT Sumba Timur, NTT Manggarai, NTT Ngada, NTT Sumba Barat, NTT Timor Tengah Utara, NTT Sabu Raijua, NTT Nabire, NTT Asmat, Papua Keerom, Papua Warofen, Papua Merauke, Papua Membramo Raya, Papua Pegunungan Bintang, Papua Boven Digoel, Papua Yahukimo, Papua Supiori, Papua Yalimo, Papua Pegunungan Arfak, Papua Manikwari Selatan, Papua Barat Sorong Selatan, Papua Barat Raja Ampat, Papua Barat Kaimana, Papua Barat Teluk Bintuni, Papua Barat Fakfak, Papua Barat Teluk Wondama, Papua Barat Manokwari, Papua Barat Kepulauan Meranti, Riau Indragiri Hulu, Riau Bengkalis, Riau Pelalawan, Riau Rokan Hulu, Riau Kuatn Singingi, Riau Rokan Hlir, Riau Siak, Riau Mamuju Tengah, Sulawesi Barat Mamuju Utara, Sulawesi Barat Mamuju, Sulawesi Barat Majene, Sulawesi Barat Pangkajene, Sulawesi Selatan Barru, Sulawesi Selatan Gowa, Sulawesi Selatan Maros, Sulawesi Selatan Luwu Timur, Sulawesi Selatan Tana Toraja, Sulawesi Selatan Kep Selayar, Sulawesi Selatan Soppeng, Sulawesi Selatan Luwu Utara, Sulawesi Selatan Bulukumba, Sulawesi Selatan Toraja Utara, Sulawesi Selatan Banggai Laut, Sulawesi Tengah Tojo Una-Una, Sulawesi tengah Poso, Sulawesi Tengah Toli-Toli, Sulawesi Tengah Morowali Utara, Sulawesi Tengah Sigi, Sulawesi Tengah Banggai, Sulawesi Tengah Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Buton Utara, Sulawesi Tenggara Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Muna, Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Wakatobi, Sulawesi Tenggara Bolmong Timur, Sulawesi Utara Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Bolmong Selatan, Sulawesi Utara Solok, Sumatera Barat Dharmasraya, Sumbar Solok Selatan, Sumbar Pasaman Barat, Sumbar Pasaman, Sumbar Pesisir Selatan, Sumbar Sijunjung, Sumbar Tanah Datar, Sumbar Padang Pariaman, Sumbar Agam, Sumbar Lima Puluh Kota, Sumbar Musirawas Utara, Sumatera Selatan Penungkal Abab Lematang Ilir Utara, Sumatera Selatan Ogan Komering Hulu, Sumsel Ogan Ilir, Sumsel Oku Selatan, Sumsel Musi Rawas, Sumsel Oku Timur, Sumsel Serdang Bedagai, Sumatera Utara Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Toba Samosir, Sumatera Utara Labuhan Batu, Sumatera Utara Asahan, Sumatera Utara Pakpak Bharat, Sumatera Utara Humbang Hasundtn, Sumatera Utara Samosir, Sumatera Utara Simalungun, Sumatera Utara Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara Karo, Sumatera Utara Nias Selatan, Sumatera Utara Nias Utara, Sumatera Utara Nias Barat, Sumatera Utara Nias, Sumatera Utara Mandailing Natal, Sumatera Utara



    , ,


    Jakarta, LP3MI.ORG  -- 
    Penasihat LP3MI yang juga Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia Muhtadin Sabili, demi keselamatan rakyat Indonesia meminta pemeritah dengan segera menunda pelaksannaan Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember ditunda, selain itu banyaknya penyelenggara dan peserta bakal calon kepala daerah yang positif corona ditambah terpaparnya Ketua KPU RI Arief Budiman positf Covid-19. 

    Menurut dia, Pemerintah selaku penyelenggara akan dikenang oleh bangsa Indonesia jika menunda pilkada serentak pada 9 Desember 2020, karena berani melindungi segenap jiwa rakyat Indonesia dari ancaman virus Covid-19. Selain itu, berani melawan tekanan dari partai politik.

    Sementara itu dalam rapat Kordinasi Nasional Direktur Eksekutif LP3MI Evick Budianto Ia megajak seluruh lembaga Pemantau serta seluruh lapisan rakyat Indonesia mendesak pemeritah agar menunda pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dikarena pandemi Covid-19 semakin meluas dan mengkhawatirkan.

    Evick prihatin atas kondisi Pandemi Covid 19 yang belum berakhir ini, Ia bahkan meminta secara tegas menolak Pilkada di bulan Desember 2020.

    "Kami LP3MI hingga kini masih tetap meyakini Covid ini akan terus bertambah, bila keramaian masih tetap terjadi dimana - mana, apalagi akhir - akhir ini kita melihat pendaftaran calon-calon kepala daerah di KPU, hampir tidak bisa diawasi bahkan dikontrol," kata Evick di Kantor Kornas LP3MI, Jalan Tanjung Duren Barat III, Jakarta, Ahad (20/9/2020).

    Evick Budianto yang selama ini vokal bersuara untuk meminta Presiden RI dan Ketua KPU RI dapat memikirkan ulang pelaksanaan Pilkada, mendesak Presiden dapat benar-benar memperhatikan dan mengutanakan keselamatan 105 juta nyawa rakyat Indonesia di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

    "Saat ini nyawa lebih utama, kekuasaan politik masih bisa kita pikirkan dimasa depan, hanya satu solusi, tunda Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 122a Undang-Undang No. 6 tahun 2020," tegasnya.

    Ia menilai Pilkada di bulan Desember 2020 tidak akan maksimal, dipastikan membuka klaster-klaster baru di setiap daerah, bila Pilkada ini terus dilakukan, Klaster Pilkada akan menjadi menjadi ancaman bagi 105 Juta Rakyat Indonesia di 270 Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

    "Pilkada kali ini akan tidak maksimal, bahkan kita terus menambahkan klaster - klaster baru, karena kita hadirkan keramaian - keramaian baru di setiap daerah, kalau begini terus, kapan berakhirnya Covid-19 dan vaksin pun belum ditemukan," imbuhnya.

    Evick menambahkan dengan melihat dan menimbang Pandemi ini hampiri sejumlah elit penyelenggara seperti Ketua KPU Pusat dan anggota komisioner KPU dan bahkan penyelenggara pilkada di daerah sangat tinggi. Bahkan menurut Evick, lebih dari 60 Bakal Calon Pilkada sudah positif Covid-19.

    "Para elite penyelenggara satu per satu mulai kena Covid, dan juga penyelenggara di daerah bahkan calon-calon kepala daerah juga banyak yang kena, bagaimana Pilkada terus dilaksanakan, saya mengajak seluruh Lembaga Pemantau serta segenap lapisan rakyat Inodnesia meminta Pilkada 2020 ini agar di tunda, agar kita menjauhkan dulu dari Covid-19. Mari bersama jaga imun dengan iman dan selasaikan Covid-19 baru kita berkompetisi secara demokrasi secara sehat, Semoga Tanah tumpah darah dapat senantiasa dilindungi oleh sang Maha Pencipta" Pungkas Evick.

    , ,


    Jakarta, LP3MI.ORG  -- Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia  atau LP3MI meminta penyelenggara pemilu, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat serius mempertimbangkan opsi penundaan Pilkada 2020 karena meluasnya kasus Covid-19.

    Direktur Eksekutif LP3MI Evick Budianto, mengatakan pelaksanaan pilkada mencakup banyak aktivitas yang rawan menjadi titik baru penyebaran Corona.

    Mendesak segera KPU RI, pemerintah, dan DPR agar mempertimbangkan pilihan menunda tahapan pelaksanaan pilkada, mengingat penyebaran Covid-19 semakin meluas dan dapat mengancam siapa saja, tegas Evick dalam rilisnya, Jumat, 18 September 2020.

    Evick memaparkan tanda bahaya pandemi Covid-19 dalam Pilkada 2020 sudah terlihat saat tahapan pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September lalu. Komisi Pemilihan Umum mencatat 60 orang bakal calon terinfeksi positif Covid-19.

    Evick menjelaskan para penyelenggara pun tak bisa mengelak dari infeksi virus. Teranyar, Ketua KPU, Arief Budiman, dinyatakan positif Covid-19. Sebelumnya, komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, juga terkonfirmasi positif.

    LP3MI pun mendesak KPU RI, DPR, dan pemerintah segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

    Evick mengatakan perlu ada koordinasi khususnya terkait risiko penularan dan update penanganan Covid-19 di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

    Kedua, LP3MI mendesak KPU, DPR, dan pemerintah membuat indikator terukur, berbasiskan data dan informasi dari Satgas Penanganan Covid-19.

    "Daerah mana saja dari 270 daerah yang siap dan aman untuk melaksanakan pilkada, untuk memastikan pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik penyebaran Covid-19 yang lebih luas.

    Selanjutnya, LP3MI mendesak KPU RI, pemerintah, dan DPR untuk menjamin, mengutamakan, dan memastikan keselamatan jiwa setiap warga negara. Evick mengatakan melaksanakan tahapan Pilkada 2020 secara nyata telah mengancam keselamatan jiwa banyak orang.

    Maka, LP3MI menilai penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 perlu dilakukan sampai ada indikator yang terukur dan akurat bahwa penularan Covid-19 dapat dikendalikan.

    Evick mengatakan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 di sebagian daerah atau bahkan seluruh daerah pemilihan sangat dimungkinkan secara hukum. Ia berujar, yang dinantikan saat ini adalah pilihan kebijakan dari KPU RI, pemerintah, dan DPR RI.

    "Menunda tahapan pilkada 2020 bukan berarti kita gagal berdemokrasi, melainkan menunjukkan sikap cepat tanggap membaca situasi dan mengutamakan kesehatan masyarakat," Tutup  Evick.

    , , ,

    Jakarta, LP3MI.ORG  -- Ketua Advokasi Hukum Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Asep Romdhon, SH.MH  menjabarkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) pada Pilkada Serentak 2020. Dalam masa tiga hari pendaftaran, terdapat potensi pelanggaran administrasi dan etik.

    “Pertemuan dilakukan untuk dapatkan informasi terbaru proses pendaftaran di 270 daerah. Berdasarkan info yang kami terima terdapat potensi pelanggaran administratsi dan etik,” katanya dalam Rapat anggota di Sekretariat LP3MI Jl. Tanjung Dure Barat III No.1B Jakarta, Senin (7/9).

    Asep Romdhon mencontohkan, terjadi dugaan pelanggaran tata cara pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Binjai, Sumatra Utara (Sumut). Terdapat Calon Kepala Daerah (Cakada) yang dinyatakan positif covid-19 tetapi diterima oleh KPU Binjai. Padahal dalam proses pendaftaran jika ada yang positif bisa dilakukan daring.

    “Bahkan Ketika mendaftar cakada tersebut diwakilkan oleh suaminya. Ini melanggar tata cara mekanisme proses. Kami perintahkan untuk melakukan perbaikan proses tata cara seperti di PKPU 10 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19,” ungkap Asep.

    Selain itu,  kata Asep, ada juga persoalan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 71. Kemudian ada bakal bupati yang meninggal dunia. Sehingga ada proses pergantian calon. Tetapi dalam dokumen fisik yang disetor belum ada pergantian karena sudah mepet.

    “Ini tidak sesuai dengan PKPU. Kami akan meminta yang terkait untuk melakukan proses pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif LP3MI Evick Budianto memaparkan, LP3MI menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran Bapaslon. Parpol dan Bapaslon membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa. Jarak antar pendukung Bapaslon tidak sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran.

    “Penyelenggara khususnya KPU dan pihak keamanan harusnya lebih tegas tegakan protokol kesehatan dan pencegahan Covid19 pada pelaksanaan tahapan berikutnya Pemilihan 2020, terutama kegiatan di luar ruangan,” tegas Evick.

    Evick menguraikan, terdapat 27 kabupaten/kota yang terdapat satu bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran. Daerah tersebut adalah Ngawi, Kediri (Jawa Timur); Kebumen, Wonosobo, Sragen, Boyolali, Grobogan, Kota Semarang (Jawa Tengah);Bintan (Kepualauan Riau); Sungai Penuh (Jambi); Badung (Bali); Gowa, Soppeng (Sulawesi Selatan); Manokwari Selatan, Raja Ampat (Papua Barat); Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat); Pasaman (Sumatra Barat); Pematangsiantar, Serdang Bedagai, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan (Sumatra Utara); Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Bengkulu Utara (Bengkulu); Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatra Selatan); Balikpapan, dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur).

    “Sembilan daerah diantaranya terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan namun tidak memenuhi syarat yaitu di Ngawi, Balikpapan, Kediri, Kebumen, Raja Ampat, Pematangsiantar, Kota Semarang, Boyolali, dan Kutai Kartanegara,” ucapnya.

    Pada daerah dengan satu bakal pasangan calon yang terdaftar, KPU memperpanjang waktu tahapan pendaftaran pasangan calon. Sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, bahwa perpanjangan pendaftaran dilaksanakan paling lama tiga hari setelah pelaksanaan sosialisasi penundaan tahapan.

    Humas LP3MI

    ,

     


    Jakarta, LP3MI.ORG -- Di tengah pandemi COVID-19 ini secara substansi demokrasi memang tidak banyak perubahan. Kita pada dasarnya masih akan menghadapi problematika demokrasi yang sama. Beberapa fenomena terakhir cenderung mengkonfirmasi hal ini. Pertama, masih terus lemahnya checks and balances dari DPR. Kondisi semacam ini tampak telah menjadi natur DPR era Jokowi yang pada umumnya kurang kritis dan sekadar menjadi pendukung penguasa.

    Ini terkonfirmasi dari bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terlalu terusik dengan kelambanan respon pemerintah pusat sejak virus mulai merebak. Begitupula saat munculnya beberapa kali inkonsistensi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Bahkan hingga ketika tidak lancarnya pemberian bantuan sosial dan munculnya pencitraan bagi-bagi sembako, DPR tampak tak bergeming. Meski mulai ada suara-suara kritis, secara umum nuansa over-protective parlemen kepada pemerintah masih terasa.

    Kedua, konsolidasi civil society yang tetap masih belum maksimal. Secara umum kalangan ini masih terus bergulat dengan lingkungan yang tidak kondusif. Termasuk adanya gangguan “perang proxy” yang melibatkan para buzzer untuk saling serang dan juga membungkam kritik dan mencanangkan satu versi kebenaran. Akibatnya, kalangan civil society tetap memainkan peran pinggiran dan terabaikan.

    Ketiga, sinergi dan koordinasi internal pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini telah menimbulkan saling silang di jajaran pemerintahan sendiri. Pemusatan kekuasaan dan birokrasi penentuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi efek dari situasi yang tidak terkoordinasi dan tidak sinergis itu. Sentralisasi kebijakan ini kerap dipertanyakan, mengingat PSBB harus dilakukan segera oleh kepala daerah tanpa harus menunggu keputusan administratif yang memperpanjang rantai birokrasi. Apalagi kenyataannya, kita sudah terlanjur lambat dalam merespon pandemi ini.

    Keempat, munculnya fenomena oportunisme. Pada bulan April 2020, Staf Khusus Milenial Presiden, yakni Andi Taufan, Adamas Belva, dan Gracia “Billy” Joshapat menjadi sorotan. Ketiganya secara umum ditengarai telah memanfaatkan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi, yaitu upaya mendapatkan proyek pemerintah terkait pandemi, baik langsung maupun tidak langsung. Meski ketiganya menolak disebut demikian, namun aroma “kolusi gaya baru” sulit untuk dinafikan.

    Fenomena ini tampaknya sejalan dengan dugaan Hank tentang munculnya kalangan oportunis di era pandemi. Desakan publik yang demikian kuat, mendorong Andi Taufan dan Adamas Belva untuk mengundurkan diri. Presiden sendiri tidak menganjurkan itu dan tetap mempertahankan keberadaan stafsus milenial meski muncul suara-suara untuk membubarkannya.

    Kelima, beberapa hal lain yang turut mewarnai kehidupan politik ini adalah perlindungan terhadap citra pemerintah. Pemerintah tampak melihat kewibawaan di saat krisis harus dijaga, sayangnya itu dimaknai dengan melakukan pengawasan kepada masyarakat. Tidak mengherankan jika kepolisian diminta untuk lebih intens dan proaktif dalam melindungi simbol-simbol negara termasuk presiden.

    Begitu pula fenomena tuntutan permintaan minta maaf kepada kalangan kritis, yang sedikit banyak menunjukkan ketidakarifan penguasa dalam membedakan kritik kebijakan dengan pencemaran nama baik. Hal ini turut memperlambat pemulihan pelaksanaan dan penghormatan atas kebebasan berpikir dan upaya membangun opini kritis di tengah masyarakat.

    Keenam, munculnya kebijakan bertendensi oligarki, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan ini terutama karena memberikan peluang terjadinya sebuah mal-adminsitrasi yang tidak bisa diawasi dan bahkan dituntut baik oleh lembaga negara sendiri, apalagi oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan ini memberikan peluang bagi siapa saja untuk melakukan pemanfaatan keuangan negara hanya atas dasar itikad baik, yang secara riil bepotensi menyuburkan praktik kongkalikong. Kedua hal itu sudah cukup untuk menjadi alasan penolakan kebijakan ini karena berpotensi dimanfaatkan oleh para oligarki.

    Dengan berbagai situasi politik dan pemerintahan di atas (dan tentu saja ditambah ekosistem politik pada masa pandemi), tentu mudah terlihat bahwa esensi politik kita belum mengarah pada penguatan demokrasi, melainkan lebih pada sebuah sikap anti-kritik, birokratisasi, sentralisasi, restriksi, dan peluang oligarchy reinforcement.

     Kesimpulan

    Masa depan demokrasi kita tampaknya belum akan pulih dalam waktu dekat. Model post-democracy akan tetap bercokol dalam kehidupan politik kita. Memang kita tidak akan mengarah pada model pemerintahan otoriter, namun juga belum akan mengarah pada bentuk pemerintahan demokrasi tulen. Berbagai indikasi menjelang dan saat terjadinya pandemi COVID-19, tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada dukungan bagi perbaikan demokrasi.

    Jika tidak ada sebuah terobosan politik yang berarti, bisa jadi kualitas demokrasi kita semakin melorot pasca-pandemi ini. Munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, selain juga karakter demokrasi kita yang mengarah pada post-democracy, dan situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi, menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi.

    Di satu sisi kita harus mulai waspada agar resesi dan konflik seperti yang terjadi di Lebanon ketika rakyat semakin lapar dan frustasi, tidak terjadi di tanah air. Namun pemulihan stabilitas sosial-politik yang tidak tepat dapat berujung pada restriksi berkepanjangan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Sebuah situasi yang menyebabkan pegiat demokrasi harus melupakan tidur nyenyaknya lebih panjang lagi.

    Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kalangan civil society untuk bangkit kembali memainkan peran asasinya dalam melindungi dan menyuburkan kehidupan demokrasi kita, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun sesudahnya. Kerja kolektif para pihak yang peduli terhadap kualitas kehidupan demokrasi harus makin digiatkan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anak bangsa.  

    Penulis : Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI: Prof. DR. Firman Noor, MA (Hons)

    Foto diunduh dari Media Indonesia, editor by E Budianto - PM



Top