,

    Jakarta, LP3MI.ORG -- Dalam kalimat singkat, sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan puncak kepada seorang presiden. Tak semua presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, tetapi juga dapat dipilih badan perwakilan rakyat. Indonesia pernah menjalankan model pemilihan presiden oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada tahun , kemudian presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sejak Pemilu 2004.


    Sejarah sistem presidensial

    Presidensial sebagai sistem pemerintahan lahir sebagai alternatif, baik untuk sistem pemerintahan monarki (absolut atau konstitusional) maupun sistem parlementer (republik atau monarki). Asal-usul sejarah dan latar belakang teoretisnya dapat ditemukan dalam pemerintahan monarki. Gagasan bahwa satu orang dapat memegang jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan pada sistem presidensial mirip dengan konsep monarki tradisional.

    Dalam hal evolusi historis teori bentuk pemerintahan, presidensial mengambil dimensi republik sebagai lawan dari monarki. Sedangkan dalam tatanan republik, ia mengambil dimensi demokrasi sebagai lawan dari sebuah aristokrasi.

    Konsep penting dari sistem presidensial ialah pemisahan kekuasaan. Trias politica yang digagas oleh John Locke menjadi jantung konsep presidensial. Terdapat tiga ranting kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Karena adanya pembagian kekuasaan ini, meskipun terdapat konsentrasi kewenangan besar di tangan organ unipersonal, yakni kepresidenan, yang dapat dengan mudah membuat presidensial mengarah pada penyimpangan otoriter, presidensial seharusnya tetap dapat memenuhi harapan demokrasi. Pasalnya, sumber legitimasi kekuasaan seorang presiden adalah rakyat melalui pemilu, dan lembaga legislatif yang juga berfungsi melaksanakan check and balances juga diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

    “Jelas, tidak setiap sumber legitimasi legal-rasional dan tidak setiap jenis pemilu itu sendiri bersifat demokratis. Namun, dalam kasus presidensial, kedua elemen tersebut pada umumnya terkait dengan perspektif demokrasi. Dibandingkan dengan sumber legitimasi tradisional dan karismatik, sumber legitimasi presidensial bersifat impersonal. Dan berbeda dengan alternatif otokratisnya, legitimasi presiden mengalir dari bawah ke atas sebagai ekspresi otonomi politik warga negara,” sebagaimana dikutip dari tulisan Fierro and Salazar, Presidentialism halaman 2.

    Secara umum, ada enam ciri-ciri sistem presidensial yang membedakannya dengan sistem pemerintahan lain seperti sistem parlementer dan semi presidensial. Pertama, pemerintahan dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Kedua, presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau badan perwakilan rakyat. Ketiga, presiden punya hak istimewa atau disebut dengan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Keempat, menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kelima, presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Keenam, presiden tak dapat dipecat oleh lembaga legislatif sehingga presiden merupakan pemimpin eksekutif dengan masa jabatan tetap atau fixed term period. Di Indonesia dan beberapa negara di dunia mengizinkan adanya pemakzulan oleh legislatif terhadap presiden, namun hal ini sangat langka terjadi karena pemakzulan hanya dapat dilakukan jika terdapat hal luar biasa.


    Ambiguitas ambang batas pencalonan presiden

    Dalam pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia, dengan alasan utama untuk menjamin presiden mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen sehingga tidak terjadi deadlock pemerintahan, diterapkan ambang batas pencalonan presiden yang sering disebut dengan presidential threshold. Sebuah istilah yang salah digunakan, sebab presidential threshold mengacu pada keterpilihan seorang calon presiden, bukan pencalonan presiden.

    Ambang batas pencalonan presiden diterapkan dalam pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia sejak Pemilu 2004, atau sejak pertama kali presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Saat itu, pasca amandemen ketiga konstitusi, lewat UU No.23/2003 tentang Pemilihan Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memberlakukan ambang batas pencalonan presiden sebesar 15 persen dari jumlah kursi DPR, atau 20 persen dari perolehan suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR. Namun, pada Pasal 101 di UU tersebut diberikan keringanan khusus untuk Pilpres 2004. Partai politik atau gabungan partai politik di DPR yang memiliki suara sebesar minimal 3 persen dari jumlah kursi DPR dapat mengusulkan pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden. Keringanan juga diberikan kepada partai atau gabungan partai yang berhasil memperoleh minimal 5 persen dari suara sah nasional Pemilihan anggota DPR 2004.

    Angka ambang batas pencalonan presiden kemudian dinaikkan di Pilpres 2009. Pasal 9 UU No.42/2008 tentang Pemilihan Presiden mengatur agar paslon diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Aturan ini dipertahankan hingga Pilpres 2019.

    Menurut Scott Mainwaring, pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem politik demokrasi, atau gabungan keduanya diistilahkan dengan demokrasi presidensial, memiliki dua ciri yang membedakan. Salah satunya ialah, bahwa kepala pemerintahan dipilih secara independen dari badan legislatif. Artinya, pemilihan legislatif atau negosiasi pasca pemilihan tidak menentukan kekuasaan eksekutif. Distingsi ini menegaskan bahwa pemilihan presiden bukanlah bagian dari proses negosiasi di lembaga legislatif, baik sebelum maupun sesudah pemilu. Dengan demikian, maka ambang batas pencalonan presiden merupakan suatu anomali atau bertentangan dengan sistem demokrasi presidensial. Presiden bukanlah produk hasil negosiasi lembaga legislatif.

    Djayadi Hanan, dalam opininya berjudul “Ambang Batas Presiden”, bahkan menilai aturan ambang batas pencalonan presiden membuat Indonesia tak dapat disebut sebagai negara dengan sistem presidensial murni. Pembentuk undang-undang, dengan menggunakan logika yang salah, membuat pemilu legislatif menjadi prasyarat pilpres.

    Aturan ambang batas pencalonan presiden telah berkali-kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun tak satu pun permohonan dikabulkan. Pada Oktober 2018, MK menolak dan tidak mengabulkan empat perkara permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden yang terdapat di Pasal 222 UU No.7/2017 tentang Pemilu. Alasan MK, MK mempertimbangkan penguatan sistem presidensial, tak ada perubahan ketatanegaraan yang membuat MK harus merubah sikap, dan ambang batas pencalonan presiden merupakan open legal policy yang merupakan hak pembentuk undang-undang. Padahal, penguatan sistem presidensial semestinya dilakukan tanpa harus menyebrang dari konsep sistem demokrasi presidensial yang secara resmi diterapkan di Indonesia.


    Presidensialisme dan tantangan menambah masa jabatan

    Di berbagai negara dengan sistem presidensial, ujian bagi demokrasi kerap berupa perpanjangan masa jabatan presiden. Di kawasan Amerika Latin, presiden di beberapa negara telah mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Di Bolivia misalnya, pada 2016, melalui Referendum, mantan presiden Evo Morales mengubah konstitusi 2009 yang hanya memperbolehkan presiden untuk menjabat secara bertutur-turut dua periode. Batasan maksimal periode jabatan dihapus. Aturan ini telah jauh berubah dari konstitusi sebelum 2009 yang hanya memperbolehkan seorang presiden menjabat selama satu periode lima tahun.

    Di Kolombia, presiden Alvaro Uribe mencoba mengubah undang-undang untuk bisa mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Namun, usaha tersebut tak berhasil.

    Di Kazakhstan, terdapat undang-undang yang menyebutkan bahwa Presiden Nazarbayev dapat menjabat seumur hidup, namun presiden setelahnya, dibatasi maksimal dua periode.

    Di Peru, dimana presiden tidak boleh mencalonkan diri secara langsung setelah periode pertama (begitu juga dengan anggota keluarganya yang tak boleh menggantikan sang presiden segera setelah periodenya berakhir), ketentuan ini dicoba untuk diubah. Namun, masyarakat sipil kukuh mempertahankan agar peraturan tak berubah, sebab tanpa pembatasan tersebut, mengingat kewenangan presiden Peru yang sangat besar, maka pemilu akan melahirkan seorang diktator.

    Angin ujian yang sama mencoba menerpa demokrasi Meksiko. Aturan masa jabatan presiden enam tahun dan tak dapat diperpanjang lagi diusulkan untuk diubah. Padahal, aturan ini merupakan buah dari perjalanan sejarah bangsa usai berakhirnya masa kekuasaan Presiden Porfirio Diaz selama tiga dekade.

    Sejarah yang sama membawa Indonesia pada amandemen konstitusi pertama terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi maksimal dua periode bagi presiden, baik secara berturut-turut maupun berselang. Aturan ini didorong oleh beberapa pihak untuk diterobos dengan alasan presiden saat ini bekerja dengan baik, menghindari polarisasi di pilpres, juga memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan masalah pandemi Covid-19 dan pembangunan yang tertunda akibat pandemi.

    Usulan tersebut ditolak oleh berbagai kalangan, utamanya pegiat isu demokrasi, aktifis Pemilu dan akademisi. Bahkan, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI), Evick Budianto, turut berkomentar. Ia mengatakan bahwa ketika konstitusi diubah untuk memperpanjang masa jabatan presiden, bukan tak mungkin akan dilakukan penambahan lagi di kemudian hari. Hal tersebut berpotensi besar merusak tradisi ketatanegaraan dan kebangsaan.

    “Kalau dibuka lagi satu periode, tidak menutup kemungkinan akan dibuka lagi satu periode. Ini akan sangat tidak baik dalam membangun tradisi kenegaraan dan kebangsaan kita. Nanti bisa diubah untuk kepentingan kekuasaan sesaat,” tegas Evick.

    Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa dirinya tak berniat untuk mencalonkan diri kembali. Ia tegak lurus terhadap konstitusi. Namun, isu amandemen konstitusi tengah muncul ke permukaan dengan ragam agenda, salah satunya menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN.

    Akankah Indonesia memperpanjang periode masa jabatan presiden dari maksimal dua periode menjadi tiga periode? Evick, Dengan tegas menyampaikan, “Kalau wacana tiga periode itu benar-benar terjadi, maka mutu pemilu itu terancam di ujung tanduk. Ini akan mengakhiri demokrasi pasca orde baru, dan menjadi terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Tanah tumpah darah”

    ,



    Jakarta, LP3MI.ORG --
    Saat ini beberapa partai politik baru bermunculan dan mendeklarasikan diri. Fenomena itu biasa dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi merupakan medium yang paling membuka peluang bagi kehadiran partai-partai hingga Max Webber (1990) menyebut parpol sebagai anak kandung demokrasi. Di sisi lain, demokrasi tak dapat hidup dengan baik dan layak tanpa kehadiran parpol (Schattschneider, 1942).

    Kehadiran partai-partai baru dalam kondisi demokrasi kita saat ini patut diapresiasi bahkan disyukuri. Ini menunjukkan bahwa apatisme politik tak menjangkiti seluruh kalangan. Masih terdapat kelompok yang memiliki idealisme untuk berbuat sesuatu bagi kehidupan politik kita. Adanya partai-partai baru dengan berbagai idealisme dan kepentingannya juga penting mengingat keberadaan mereka menjadi hal yang memungkinkan masih terjadinya kontrol bagi kekuasaan.

    Tanpa kehadiran partai-partai baru, akan muncul semacam stagnasi dalam kehidupan politik demokrasi, termasuk soal mutu checks and balances.


    Tantangan partai baru

    Setidaknya ada lima hal yang saling berkelindan atau bertautan yang tak dapat dibaikan untuk bisa dapat mendeklarasikan diri dan bertahan dalam kehidupan politik di Indonesia.

    Pertama, partai-partai baru harus memiliki basis massa riil sebagai modalitas politik. Konkretnya, konstituen atau basis politik-kultural berdasarkan garis ideologi politik yang ada di Indonesia. Basis-basis politik, apakah komunitas kalangan nasionalis, Islam modernis, Islam tradisionalis, atau lainnya, merupakan basis-basis konstituen yang penting untuk dimiliki, bahkan dikuasai. Hanya partai yang memiliki basis dukungan nyata yang bisa bertahan dalam percaturan politik nasional.

    Pengalaman partai-partai baru yang tak lolos ambang batas parlemen adalah karena mereka tak memiliki basis massa memadai. Kebanyakan bergantung pada jaringan terbatas yang hanya ada di permukaan atau di kota besar. Mereka secara mendasar tak mewakili atau teridentifikasikan sebagai bagian atau penyalur aspirasi kelompok budaya politik tertentu. Meski tak jadi jaminan, partai yang memiliki ikatan kultural tinggi dengan kelompok budaya politik tersebut punya peluang lebih besar ketimbang yang tak memiliki.

    Kedua, partai-partai baru harus mampu bekerja sebagai mesin politik yang hidup dan berjalan secara efektif di tengah masyarakat. Partai harus menjadi semacam political enabler yang bergerak secara aktif, terprogram, dan tepat mengarah baik kepada tokoh-tokoh kunci, basis-basis politik yang berpengaruh, maupun akar rumput.

    Untuk itu, tak saja perlu pemahaman yang memadai atas kondisi atau peta politik dan kerja-kerja konkret membangun jaringan dan simpul-simpul politik di tengah masyarakat. Pengalaman partai baru yang tak lagi terdengar adalah karena partai tak segera bergerak secara militan di tengah masyarakat, atau tak cukup efektif mendekati masyarakat karena minim pemahaman atas konstelasi politik yang ada.

    Ketiga, visi, misi, agenda, dan program partai yang relevan, kontekstual, dan mencerahkan. Itu penting karena pemilih saat ini cenderung kian memperhitungkan ini, seiring dengan semakin kritis dan pragmatisnya masyarakat.

    Beberapa hasil survei mengindikasikan, pilihan politik masyarakat dipengaruhi alasan-alasan rasional yang tertuang dalam visi, misi, atau agenda partai. Hasil survei LP3ES (2021), misalnya, menyatakan tiga besar alasan pemilih dalam memilih partai: (1) loyalitas kepada partai, (2) visi dan misi partai, dan (3) memihak (peduli) rakyat kecil.

    Eksistensi partai akan tak banyak bermakna jika agenda politiknya dipandang tak sejalan dengan kepentingan masyarakat banyak. Ini logis mengingat partai merupakan media menyalurkan aspirasi yang tak boleh jadi eksklusif dan terjebak memori atas kejayaan masa lalu (the glory of the past). Sebagai partai baru, tuntutan agenda politik yang khas ini juga penting, sebab jika tak ada sesuatu yang baru untuk ditawarkan, akan dipandang tak ada beda dengan partai yang sudah ada.


    Kekuatan finansial

    Keempat, kekuatan finansial juga sangat penting. Konsekuensi paling nyata dalam kehidupan demokrasi adalah politik berbiaya tinggi. Prosesi meyakinkan banyak orang, dari mereka yang tak paham menjadi pemilih, jelas membutuhkan dukungan perangkat yang memungkinkan itu terjadi. Apalagi terdapat pesaing yang melakukan hal yang sama dalam waktu bersamaan. Tak heran jika penggalangan dana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam momen-momen pemilu di negara-negara demokrasi.

    Di negara demokrasi maju, penggalangan dana dikelola secara profesional, melibatkan jaringan partai atau sukarelawan. Kebutuhan finansial ini jelas tak terbantahkan dalam kehidupan politik kita. Apalagi beberapa kajian menunjukkan Indonesia termasuk negara dengan biaya politik amat tinggi, dan juga politik uang tertinggi di dunia (Aspinall dan Berenschot, 2019). Ini karena transaksi politik demikian tinggi, melibatkan elite hingga rakyat kebanyakan.

    Partai yang tak memiliki kekuatan ini tak mudah bersaing dengan partai lain meskipun tak menjamin bahwa kekuatan finansial akan berbanding lurus dengan kesuksesan pemilu. Hanya saja, sebagai debutan, upaya mendongkrak popularitas dan meyakinkan pemilih jadi lebih berat. Di sini peran kekuatan finansial itu bermakna.

    Kelima, harus sedapat mungkin mampu merebut dukungan tokoh-tokoh, baik pada level nasional maupun lokal. Keberadaan tokoh memiliki nilai praktis yang dampaknya tak sederhana, yakni secara internal dapat mempersatukan kader dengan beragam latar belakang dan mengatasi sekat-sekat komunikasi. Ini sangat diperlukan partai-partai baru yang masih dalam tahap awal formasinya.

    Tokoh juga bisa memudahkan dalam meluaskan dukungan ke akar rumput. Ketiadaan tokoh-tokoh yang mumpuni menjadi penyebab kemunduran partai-partai baru karena kebuntuan dalam mendapatkan akses politik ke masyarakat. Ketokohan juga dapat membangun rasa bangga dan memotivasi kader dalam melakukan yang terbaik untuk partai.

    Berdasarkan beberapa survei, faktor ketokohan masih diperhitungkan masyarakat saat memilih. Namun, ketokohan ini harus dijaga proporsinya hingga tak menimbulkan ketergantungan dan mematikan demokrasi internal.

    Kelima hal di atas merupakan batasan minimal yang harus berjalan simultan. Artinya, ada faktor-faktor lain yang juga turut memengaruhi kesuksesan sebuah partai baru.

    Prof. Dr. Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    ,

    Jakarta, LP3MI.ORG -- Jaminan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat pascareformasi berdampak pada munculnya partai-partai politik baru setiap menjelang pemilihan umum. Tiga tahun menjelang Pemilu 2024 pun, sejumlah parpol baru sudah berancang-ancang meraih mimpi untuk turut serta dalam kontestasi untuk meraih kekuasaan.

    Gelora mimpi itu antara lain menyeruak dari Gedung Pusat Perfilman Umar Ismail, Jakarta, Selasa (1/6/2021) malam. Bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dideklarasikan. Lagu ”Darah Juang” yang menjadi lagu perjuangan mahasiswa saat Reformasi 1998 menggema di gedung itu.

    Partai itu didirikan oleh para aktivis mahasiswa yang pernah tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD). Mantan Ketua Umum PRD Agus Priyono yang lebih dikenal dengan panggilan Agus Jabo didaulat menjadi Ketua Umum PRIMA.

    Meski sudah mengantongi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 29 September lalu, PRIMA masih harus menyiapkan pengurus berikut kantor perwakilan dari pusat hingga daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Untuk bisa mengikuti pemilu, parpol harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota, serta memiliki kepengurusan 50 persen kecamatan. Juga memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

    Agus Jabo mengakui, pertarungan untuk dapat menjadi peserta pemilu tidaklah mudah. ”Target terdekat kami ialah lolos verifikasi faktual KPU dan menjadi peserta pemilu. Jaringan kami di daerah sedang kami siapkan dan beruntung soal jaringan ini tidak terlalu sulit untuk digerakkan,” katanya.

    Bekal sebagai aktivis Reformasi dan kebiasaan organisatoris yang dekat dengan massa buruh, tani, dan rakyat kebanyakan, diakui Agus, memberi akses kepada PRIMA untuk menyiapkan kepengurusan di daerah. Dananya berasal dari gotong royong atau crowdfunding. Targetnya tak muluk- muluk, cukup lolos ambang batas parlemen 4 persen.


    Siapkan infrastruktur

    Selain PRIMA, ada pula Partai Gelora Indonesia, yang juga disiapkan untuk bertarung dalam kontestasi politik 2024. Partai yang dibidani oleh mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yakni Fahri Hamzah, Anis Matta, dan Mahfudz Siddiq, itu disahkan Kemenkumham pada 19 Mei 2021.

    Mahfudz, yang didaulat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gelora, menuturkan, saat ini Partai Gelora masih terus menyiapkan infrastruktur agar dapat lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Saat ini setidaknya Partai Gelora sudah punya pengurus di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 5.500 kecamatan. ”Nanti untuk tingkat kecamatan juga akan dituntaskan sampai 100 persen, sedangkan untuk desa dan kelurahan sampai 2022 minimal 75 persen,” katanya.

    Tak hanya itu Partai Gelora juga terus merekrut anggota demi memenuhi target 1,2 juta pada akhir tahun 2021.  “Rekrutmen dilakukan juga melalui daring, karena Covid-19. Saat ini, ada 185.000 anggota yang terdaftar. Karena pertumbuhan anggota dalam 4 bulan ini stabil 10-12 persen, kira-kira ada 2.500 orang yang mendaftar perharinya, dengan pendekatan member get member,” katanya.

    Partai pimpinan Anis Matta itu juga sedang menyiapkan infrastruktur komunikasi. Sebab, tren komunikasi digital dinilai sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Gelora antara lain membangun Gelora TV yang dimulai sejak 2021. Media sosial (medsos) menjadi fokus untuk menjangkau masyarakat lebih luas di tengah situasi pandemi.

    “Kami menyadari Partai Gelora ini lahir di situasi krisis dan pandemi, sehingga tidak mudah menarik orang untuk terlibat ke dalam parpol atau politik. Kami menyadari itu, oleh karenanya kami tidak ingin pembangunan infrastruktur partai ini berlarut-larut sampai mendekati pemilu,” ujar Mahfudz.

    Meski para petinggi Gelora sebelumnya merupakan kader militan PKS, Mahfudz menegaskan, partainya punya platform terbuka. Gelora tidak mempertentangkan kepentingan umat Islam dengan kepentingan bangsa. Isu yang diusung adalah Indonesia, yang di dalamnya juga terdapat kepentingan umat Islam.

    “Politik pembelahan berdasarkan aliran lebih banyak merugikan kepentingan umat Islam. Orientasi Partai Gelora basis pertama ialah umat Islam, tetapi isu orientasinya ke tengah. Jadi, kepada moderasi politik Islam. Agenda politik Islam memajukan kesejahteraan ekonomi, menaikkan standar kehidupan rakyat yang notabene mayoritas Islam, bukan dengan pendekatan representasi yang tergambar dalam politik aliran,” ucapnya. Dengan memilih sebagai parpol terbuka, Gelora meyakini tak hanya bakal menjadi peserta Pemilu 2024, tetapi juga lolos ambang batas parlemen 4 persen.


    Partai alternatif

    Ada pula Partai Ummat yang didirikan oleh tokoh reformasi, Amien Rais. Partai ini lahir dari dorongan untuk memanfaatkan ketidakpercayaan publik terhadap tatanan politik yang ada. ”Parpol-parpol di Senayan itu sudah kehilangan jati diri dan marwah untuk menjadi juru bicara rakyat. Atas fakta-fakta itu, rakyat merindukan partai alternatif. Kami optimistis partai ini bisa mengisi kekosongan dan kerinduan umat terhadap partai yang bisa menjadi corong suara rakyat,” tutur Agung Mozin, Wakil Ketua Umum Partai Ummat.

    Partai Ummat didirikan oleh Amien Rais, tokoh reformasi yang turut membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 1998. Karena itu, para anggota serta pengurus Partai Ummat pun tidak sedikit yang sebelumnya berada di kapal PAN.

    Tidak sedikit pula kader persyarikatan Muhammadiyah bergabung dengan Partai Ummat. Amien yang juga pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah membuat  Partai Ummat terasa dekat secara ideologi dengan persyarikatan itu.  Menurut Agung, daya tarik Amien Rais bagi warga Muhammadiyah, yang dikombinasikan dengan kekuatan jaringan di daerah menjadi kekuatan bagi partainya untuk bisa bersaing di 2024.

    Tiga hal yang kerap tidak dimiliki oleh partai baru ialah jaringan, pendanaan atau logistik, dan tokoh kuat. Namun, menurut Agung, Partai Ummat memiliki semuanya. “Soal pendanaan, kami buat kantor tidak keluarkan uang sepeser pun. Orang-orang bersimpati membantu kami, dan itu tidak terjadi kalau misalnya Pak Amien Rais, dan cita-cita Partai Ummat ini tidak dipercaya publik,” katanya.

    Karena itu,  Partai Ummat berani memasang target tinggi pada Pemilu 2024, yakni di atas 10 persen atau double digit. Target itu dinilai realistis jika melihat kondisi saat ini, di mana banyak orang merasa diperlakukan tidak adil, dizalimi, sehingga mereka akan mencari kanal politik lain, atau partai alternatif untuk menyalurkan suara mereka. “Tanpa kami rangkul, mereka akan datang ke kami,” ucapnya.

    Faktor Amien Rais, menurut Agung, masih kuat, karena kelompok ideologis akan banyak melihat figur Amien sebagai tokoh Reformasi. Demikian halnya dengan warga Muhammadiyah, lantaran garis perjuangan Partai Ummat diklaim seturut dengan perjuangan Muhammadiyah. Di sisi lain, ketokohan Ketum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, yang masih muda, menunjukkan salah satu fokus Partai Ummat untuk menggaet pemilih dari kalangan milenial. Hal itu antara lain didasari oleh kesadaran pemilih 2024 akan didominasi oleh anak-anak muda.

    Meski merasa telah memiliki semua prasyarat parpol baru, sampai saat ini pendirian Partai Ummat belum disahkan oleh Kemenkumham. Agus memperkirakan, dua bulan ke depan, Kemenkumham sudah menerbitkan SK pendirian Partai Ummat.

    Pada saat bersamaan, seperti halnya partai baru lainnya, Partai Ummat tengah berjuang keras untuk menyiapkan kepengurusan di daerah agar bisa lolos verifikasi faktual. Jaringan kepengurusan di daerah masih sedang dibangun.


    Politik aliran

    Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, melihat, ada dua pemicu pendirian parpol baru, yakni representasi politik aliran dan pecahan dari parpol lama. Lahirnya Partai Ummat dan Gelora dapat dibaca sebagai bagian dari pecahan parpol lama, yakni PAN dan PKS. Adapun untuk PRIMA dipandang sebagai representasi politik aliran. Keduanya sama-sama sah dan tidak mengingkari sejarah parpol-parpol di Tanah Air.

    ”Itu pula yang menjelaskan kenapa pada 1955 itu banyak partai, karena pasca-kemerdekaan itu muncul berbagai mazhab atau aliran. Hanya melalui parpol, perjuangan itu dapat diejawantahkan,” katanya.

    Meski baru, potensi ketiga parpol itu relatif besar. Ini karena baru 25 persen pemilih yang sudah menentukan pilihannya, sementara 75 persen lainnya merupakan pemilih mengambang yang belum menentukan parpol yang akan dipilih pada pemilu. Tingginya pemilih mengambang ditengarai disebabkan rendahnya kemelekatan identifikasi pemilih dengan parpol atau party id.

    ”Sebagian besar pemilih kita belum merasa sebagai bagian dari parpol dan tidak tertarik dengan parpol. Survei yang kami lakukan Desember 2020-Januari 2021, party id 26 persen,” kata Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.

    Pemilih mengambang itu tentu bisa menjadi ceruk bagi parpol-parpol baru. Namun, problem yang acap kali muncul adalah parpol-parpol baru kerap kesulitan lolos menjadi peserta pemilu. Parpol-parpol baru gagal membentuk kepengurusan dan mendirikan kantor di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. ”Partai kerap gagal di situ karena bagaimana mau berkontestasi dalam pemilu jika pengurus dan kantor saja tak punya,” ujarnya.

    Jikapun lolos, biasanya perolehan suara parpol baru tak memenuhi ambang batas parlemen yang telah ditentukan. Lihat saja perolehan suara Pemilu 2019. Dari tujuh parpol peserta pemilu yang tak lolos ambang batas parlemen 4 persen, empat di antaranya merupakan parpol baru, antara lain Partai Solidaritas Indonesia yang meraih 1,89 persen suara sah nasional, Partai Berkarya (2,09 persen), Partai Garuda (0,50 persen), dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo (2,67 persen).

    Karena itu, menurut Ardi, parpol baru harus memperkuat diferensiasi dengan parpol lainnya. Jika parpol baru tak mampu menjual program yang berbeda dengan parpol yang sudah ada, publik mungkin tak akan tertarik karena dianggap sama saja dengan parpol lainnya. Faktor jaringan, logistik atau pendanaan, dan kehadiran tokoh sentral yang kuat juga menjadi hal penting bagi kultur politik di Indonesia.

    Rupanya, bekal menjadi aktivis reformasi dan ketokohan saja belum cukup untuk membangun parpol. Perlu perjuangan dan modal untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu dan merebut kuasa di parlemen. Lalu, akankah parpol-parpol baru yang bersaing untuk Pemilu 2024 berhasil merebut angka? Tentu, keputusan ada di tangan rakyat… 

    ,


    Jakarta, LP3MI.ORG -- Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 memutuskan partai politik yang sudah lolos dalam ambang batas parlemen pada pemilu sebelumya, tak lagi mengikuti proses verifikasi faktual. Artinya, dalam mengikuti pemilu 2024, 9 parpol yang kini mendapatkan kursi di DPR mendapatkan keistimewaan hanya mengikuti proses verifikasi administrasi saja.

    Sementara, bagi partai baru dan yang tak lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2019, diwajibkan mengikuti keduanya yaitu verifikasi faktual dan juga verifikasi administrasi.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Evick Budianto menilai atas dasar keadilan, seharusnya semua partai wajib mengikuti dua proses verifikasi baik administrasi atau faktual.

    Tak boleh ada keistimewaan terhadap partai tertentu, hanya karena sudah lolos ambang batas parlemen pada pemilu seebelumnya.

    “Atas nama keadilan ya harusnya sama startnya. Karena salah satu ekosistem untuk memperkuat parpol ya mereka harus ada dalam ekosistem yang adil demokratis,” kata Evick dalam konferensi pers nya, di Sekretariat LP3MI, Jakarta. Sabtu (29/5/2021).

    Dia kemudian menjelaskan dalam pembahasan itu pun ada dissenting opinion dari 3 hakim MK. Sebab, ada sejumlah pertimbangan ketika putusan itu dikeluarkan.

    “Pertimbangannya masih sama dengan putusan MK sebelumnya bahwa verifikasi faktual penting karena pertimbangan hukumnnya adalah parpol itu ketika mereka mendaftarkan sebagai parpol peserta pemilu itu pada start yang sama,” ujarnya.

    “Jadi tidak berbeda baik itu partai yang sudah lolos PT, sudah punya kursi atau tidak. Startya sama. Sehingga putusannya pun sama,” imbuhnya.

    Dia menyebut kondisi tiap parpol ada kemungkinan berbeda saat hasil verifikasi faktual 2019 menghadapi 2024. Misal, kepengurusan yang refrehing dan berganti personalianya atau jumlah kepengurusan yang bisa jadi ada pertambahan karena daerah otonom baru. Sehingga, tetap perlu dilakukan verifikasi faktual.

    “Artinya kalau kondisi sekarang provinsinya adalah 34, tapi kan yang namanya daerah ada kemungkinan untuk mekar begitu kemungkinan bertambah,” ujarnya.

    “Oke kalau sekarang memenuhi 34 kantor, cuma kalau ternyata ada penambahan pemekaran wilayah kan bisa dikatakan bahwa 100 persennya bukan 34 lagi, tapi jumlah pemekarannya juga di kabupaten-kota,” lanjutnya.

    Berikutnya soal syarat keanggotaan yang menurutnya itu sangat dinamis. Apalagi, misalnya ada anggota parpol yang pindah dari satu partai ke partai lainnya.

    “Misalnya kita tahu muncul partai baru yang bisa dikatakan pecahan partai lama. Ya mungkin saja anggota parpol yang lama ini pindah ke lecahan partai baru. Nah ini kan juga kemudian harus dicek ulang kembali apakah masih relevan keanggotaan 2019 lalu dengan 2024,” ujarnya.

    Selain itu juga dia mempertanyakan bagaimana memastikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan yang menjadi komitmen setiap parpol jika tidak dilakukan verifikasi faktual. Tentu, hal itu tak bisa jika hanya dilakukan dengan verifikasi administrasi semata.

    “Bagaimana parpol yang sudah punya tiket ini menuju 2024 menjaga komitmen mereka, menjaga terhadap representasi perempuan. Kan salah satu syaratnya adalah partai politik harus punya keanggotaan 30 persen perempuan, nah apa dampaknya,” jelasnya.

    “Jangan sampai ketika dia tidak diberikan verifikasi faktual jangan sampai tiap partai tidak menjadi serius menempatkan perempuan-perempuan ini di kepengurusan parpol. Jadi ya pelengkap administrasi saja. Jangan sampai demikian,” tutupnya.

    ,

    Jakarta, LP3MI.ORG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jambi di 88 TPS. TPS tersebut tersebar di 41 kelurahan dan desa yang berada di 15 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, 27/05/21.

    Dari pemantauan Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI), pelaksanaan PSU berjalan lancar. Meskipun masih dilaksanakan di masa pandemi, namun partisipasi pemilih cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 63 persen di sejumlah TPS.

    “Antusiasme pemilih untuk menyampaikan suaranya secara umum cukup tinggi, atau setidaknya tidak berbeda jauh dibanding pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Di beberapa TPS mencapai di atas 60 persen,” ungkap Direktur Eksekutif LP3MI, Evick Budianto, diperkuat dengan data yang diperoleh langsung dari ketua PW Pemuda Muslimin Jambi (28/5).

    Namun, tercatat terdapat enam petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tak dapat bertugas di hari PSU lantaran hasil tes cepat Covid-19 menunjukkan positif. Tugas yang bersangkutan digantikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

    Selain itu, tak semua KPPS menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di TPS 02 dan 08 di Desa Mendalo Indah, tak ada pengukuran suhu tubuh petugas dan pemilih sebelum TPS dibuka.

    LP3MI juga menemukan banyak pemilih di TPS 7 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Luar Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, yang tak dapat memberikan suara karena masalah administrasi. Hal tersebut disayangkan oleh KIPP.

    “Jadi, ada pemekaran Desa Mendalo Indah dari Mendalo Darat. Tapi ini kan seharusnya tidak menjadikan warga negara yang berhak memilih, jadi kehilangan hak pilihnya,” tandas Kaka.

    LP3MI turut meminta agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jambi menindaklanjuti laporan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh sekelompok orang. Tanpa ada tindaklanjut Bawaslu, isu politik uang berupa pembagian sembako sekadar menjadi buah bibir yang mengganjal rasa keadilan pemilu di Provinsi Jambi.

    “Ini belum ada kejelasan tentang kejadian dan pelakunya. Sehingga kita minta kepada Bawaslu Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti hal tersebut, untuk memberikan kejelasan informasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan PSU ini,” tutup Evick.

    , ,

    Jakarta, LP3MI.ORG -- Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Evick Budianto mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah hal yang melanggar sangat inkonstitusional.

    Sebab, menurut dia, hal itu akan melanggar Pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa diperpanjang sebanyak satu kali.

    “Jadi sekarang kalau kemudian kita ingin menjawab apakah wacana atau usulan untuk mengajukan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau tiga kali lima tahun itu dipastikan itu sesuatu yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi,” kata Evick dalam diskusi daring, Senin (12/4/2021).

    Evick menjelaskan, jika ingin merelisasikan wacana tersebut harus melalui proses amandemen konstitusi UUD 1945.Dan jika ini terjadi artinya merusak tatanan demokrasi dan membuat demokrasi kita semakin mundur jauh kebelakang.

    Saat ini pun, lanjut dia, wacana untuk melakukan amandemen UUD 1945 juga masih terdengar di sejumlah kelompok di partai politik.

    “Meskipun tidak langsung kepada masa jabatan presiden. Masuk melalui pintu usulan-usulan di aspek yang lain,” ujarnya.

    “Melalui GBHN misalnya atau melalui penataan kewenangan lembaga negara dan juga beberapa isu-isu yang lain yang kemudian diusulkan untuk kemudian buka melalui proses amandemen,” lanjut dia.

    Evick juga menilai upaya atau wacana untuk membuat masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini bertentangan dengan semangat reformasi.

    Menurut dia, fokus reformasi salah satunya adalah membatasi masa jabatan agar tidak dipimpin oleh satu aktor politik.

    “Kita kan punya pengalaman yang sangat cukup bagaimana kemudian masa jabatan presiden itu dipegang oleh satu orang dalam jangka waktu yang sangat lama selama Orde Baru 32 tahun,” ungkapnya.

    “Makanya salah satu consern isu ketika reformasi adalah bagaimana membatasi masa jabatan presiden,” pungkasnya.

    ,

    Jakarta, LP3MI.ORG  --  Kematangan Partai Golkar beserta kader-kadernya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menjadi kunci penting kemenangan mereka. Inilah faktor yang membuat partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu memenangkan 165 calonnya di 270 daerah pemilihan, dalam pencoblosan 9 Desember lalu.

    Analisis itu disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Firman Noor kepada media, akhir pekan ini. Selain itu, kemenangan Golkar juga dia sebut karena scientific politics, yang mengacu pada survei, dan pendekatan kualitatif.

    Lewat hasil-hasil survei kekinian, Golkar bisa menangkap aspirasi masyarakat. Termasuk memotret kandidat yang paling favorit bagi masyarakat di daerah itu. Survei itu mengarah pada apa yang sedang menjadi menjadi tren di tengah masyarakat.

    Dikatakan, meski sudah melakukan scientific approach, pada akhirnya juga harus dilakukan dengan good action dan proper action. “Ini sudah dilakukan kader-kader Partai Golkar. Sehingga pemetaan yang didapatkan dari scientific approach itu bisa langsung dieksekusi dengan tepat. Ini apresiasi juga kepada kader partai yang memang bekerja keras dan cerdas,” tutur Firman.

    Selain itu, Golkar memiliki perangkat pendukung pemilu yang cukup komplet dan bekerja dengan cukup baik. Dia menilai, perangkat tersebut penting untuk. memastikan hal-hal terkait kepentingan pemenangan itu bisa terkontrol, kemudian terorganisir dengan baik dan membuat pencapaian-pencapaian yang jelas.

    “Tanpa ada target-target dan pencapaian yang jelas, segalanya menjadi serba tidak pasti. Sehingga langkah-langkahnya pun menjadi tidak jelas dan efektif,” ujarnya.

    Dalam Pilkada kali ini, Firman melihat Golkar tertantang membuktikan sebagai partai besar kebesarannya. “Partai ini juga banyak belajar apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Di bawah pimpinan Airlangga Hartarto, Golkar telah memenuhi harapan kebanyakan anggotanya,” paparnya.

    Soal pilihan koalisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kali ini, Firman menilai, Golkar sangat cair. Ini disesuaikan dengan konteks di masing-masing wilayah yang tentu saja berbeda-beda. 

    Dalam pandangan peneliti muda LIPI itu, kemenangan Golkar sebagai partai pengusung tunggal pasangan Benjamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) terasa fenomenal. “Bagi saya ini spektakuler, karena ternyata bisa mematahkan mitos ketokohan yang ternyata bagi masyarakat itu tidak berarti banyak. Masyarakat Tangsel cukup kritis dan tidak bisa menerima begitu saja dinasti politik,” tambahnya.

    Firman juga melihat fenomena keterpecahan dari partai oposisi di Tangsel, menyebabkan suara pemilih tidak solid melawan incumbent. “Kerja sama Golkar dengan jaringan-jaringan non partai mampu bekerja sama dengan baik memenangankan incumbent,” pungkasnya.

    Sementara Direktur Eksekutif LP3MI, Evick Budianto memberikan catatan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, beragam dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebaiknya segera diproses dan diputuskan, agar tidak mencederai proses demokrasi.

    Evick menyarankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sebagai petugas pemilu untuk segera memproses beragam aduan masyarakat terkait Pilkada serentak 2020. Tujuannya, agar pelaporan tidak menumpuk dan berlarut-larut.

    Direktur Eksekutif LP3MI ini mengatakan, di setiap gelaran pesta demokrasi, baik itu pilkada maupun pemilu lainnya, pasti terjadi dugaan pelanggaran. Biasanya, pelanggaran itu secara garis besar terbagi menjadi tiga. Yaitu, administratif, tindak pidana, hingga netralitas aparatur sipil negara. 


Top