Jakarta, LP3MI.ORG -- Majene, Guna mewujudkan proses pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang lebih berkualitas dan berintegritas, Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Sulbar terus lakukan koordinasi.

Koordinator wilayah Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Sulbar Muhammad Dardi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulbar didampingi Sekretaris Wilayah Riswan.

Dalam pertemuan itu, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Sulbar Hamranah Hakim bersama Muhammad Dardi berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan tentang proses pelaksanaan pemilu 2024.

“Dengan koordinasi yang baik ini, kami berharap Bawaslu Provinsi Sulbar bisa menjalin kolaborasi yang Solid dengan seluruh lembaga pemantau, termasuk dengan LP3MI Sulbar,” harap Dardi, Rabu (06/09/2023).

Muhammad Dardi yang juga mantan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Majene 2018-2023 itu, akan terus melakukan koordinasi dengan bawaslu Sulbar tentang kondisi dan perkembangan di masyarakat.

“Apalagi dimana adanya isu-isu yang berkembang, bahwa penyelenggara pemilu mengalami guncangan pasca rekrutmen penyelenggara di tingkat daerah,” tutur Dardi.

Untuk itu, kehadiran pemantau pemilu sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk melaporkan perkembangan situasi di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan tahapan, tetapi juga untuk memantau para penyelenggara dan peserta pemilu dalam melakukan peran dan fungsinya.

“Selain kita melakukan koordinasi, LP3MI Sulbar juga mengikuti kegiatan terkait pengembangan kapasitas pemantau pemilu 2024 Provinsi Sulbar yang dilaksanakan Bawaslu Sulbar,” ujarnya.

Kegiatan yang diikuti l lanjut Muhammad Dardi, diharapkan membantu para pemantau dalam melakukan tugas dan wewenang sebagai pemantau pemilu di Sulbar.

“Kehadiran Lembaga pemantau pemilu ini, mestinya bisa dimanfaatkan dengan baik bagi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu untuk berkolaborasi dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan tahapan pemilu 2024,” sebutnya.

Karena itu, disadari atau tidak, jumlah penyelenggara sangatlah terbatas, sementara wilayah kerja para penyelenggara yang sangat luas khususnya Bawaslu dalam melakukan pengawasan di lapangan.

“Hal ini, tentu tidak akan mampu melakukan pengawasan secara maksimal ke semua wilayah kerjanya seperti di tahapan kampanye yang sebentar lagi akan dimulai, akibatnya potensi pelanggaran pemilu sangat mungkin terjadi tanpa adanya pengawasan dari Bawaslu, sehingga penting pelibatan semua stakeholder dalam proses pengawasan pemilu termasuk lembaga pemantau yang ada di wilayah Sulbar ini,” terang Dardi juga mantan Ketua PPK Kecamatan Banggae 2017.

Jakarta, LP3MI.ORG -- Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) akan bersinergi dengan Bawaslu Kabupaten Majene dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan  

Peran pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pemilu Berkualitas, bermartabat dan kredibel.

"Kami telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten majene pada 8 November 2022 kemarin.

Kami disambut langsung oleh Muh Dardi selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa Bawaslu Majene, " kata Kordinator Daerah LP3MI Kabupaten Majene, Maspar, Rabu (9/11/2022) dalam pesan rilisnya

LP3MI adalah Lembaga pemantau ke-4 yang menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Majene.

Dalam pertemuan tersebut, LP3MI menunjukkan SK kepengurusan yang sudah ditandatangani langsung oleh koordinator nasional (Kornas) lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) dan juga menunjukkan Sertifikat dari Bawaslu RI melalui koordinator nasional kami yakni, Evick Budianto.

Setelah pertemuan tersebut, Maspar berharap mendapat tanggapan sinergi yang positif dari pihak Bawaslu untuk melibatkan LP3MI setiap kegiatan yang bersifat umum.

Kata Maspar, keterlibatan pengurus LP3MI setiap agenda kegiatan rutin Bawaslu Kabupaten Majene bertujuan untuk memanimalisir pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di kalangan masyarakat saat pemilu.

Seperti dalam hal sosialisasi tentang pengawasan pemilu, dengan memberi pemahaman kepada masyarakat.

Ia menyampaikan tentang agenda kegiatan LP3MI kedepannya untuk supaya tetap melibatkan lembaga Bawaslu dalam membina kegiatan LP3MI nantinya.

Sementara Komisioner Bawaslu Majene, Muhamad Dardi sangat mengapresiasi langkah LP3MI untuk bersinergi dengan lembaga pengawas pemilu.

"Kalau bisa selain melakukan pemantauan, kami berharap teman di LP3MI ini aktif melakukan kegiatan yang sifatnya sosialisasi dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran di Masyarakat, " ucapnya

"Baik yang dilakukan oleh peserta maupun masyarakat dalam hal ini tim tim pemenangan, termasuk nanti insya Allah kami berharap ada sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Bawasu Majene ke depan, " lanjut Dardi. (admin)

JAKARTA, LP3MI - Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) sejak awal tahun 2022 mulai bersiap menghadapi Pemilu Serentak 2024. Selain rutin sosialisasi dengan pengurus LP3MI di daerah, relawan pemantau harus disiapkan sedini mungkin. Rencana pelatihan-pelatihan internal pun telah dipersiapkan para kader yang akan melakukan pemantauan. 

Direktur Eksekutif LP3MI Evick Budianto mengatakan Relawan Pemantau selain dari Pemuda Muslimin Indonesia lembaganya kini tengah menjajaki kerja sama dengan beberapa Organisasi kemahasiswaan salah satunya SEMMI dan Ikatan Remaja-remaja Masjid/Musholla. Jika memungkinkan, LP3MI sudah membuka perekrutan relawan pemantau dan semoga bisa berkolaborasi dengan mereka dalam mengawasi Pemilu 2024.  

"Jadi, relawan pastinynya organik dari organisasi Pemuda Muslimin ditambah dari kelompok mahasiswa dan Ikatan Remaja Masjid/mushola. Pertengahan Agustus ini Kita akan berikan bimbingan secara teknis untuk meningkatkan kapasitas tentang kepengawasan dan kepemiluan untuk dipersiapkan menjadi relawan yang berkarakter terlatih dan teruji hadapai Pemilu 2024 yang cukup tinggi kompleksitasnya," imbuh Evick.

Evick menjelaskan LP3MI sudah daftarkan diri ke Bawaslu sejak akhir Juni 2022. Karena LP3MI ingin memantau proses verifikasi partai politik. Per 1 Agustus mendatang, parpol sudah bisa mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Semoga Awal Agustus 2022 LP3MI melalui hasil verivikasi Bawaslu RI dapat peroleh kembali Akreditasi seperti Pemilu sebelumnya," ungkap Evick. 

Jelang Pemilu 2024, Evick sudah punya prediksi bagaimana pesta demokrasi itu bakal berjalan. Ia menduga apatisme publik terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024 bakal tinggi. Salah satu penyebabnya ialah energi publik terkuras akibat pandemi Covid-19 ditambah recovery ekonomi global yang cendrung melambat. 

“Maka, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membangun opini publik tentang pentingnya kita memperhatikan pemilu dan supaya negara ini dapat menyelenggarakan pemilu yang lebih bermartabat dan berintegritas. Demokrasi yang tidak Jujur dan Adil tentunya akan  melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan ketidakadilan akan melahirkan disparitas," tutup Evick. (Admin:Rustam) 

Jakarta, LP3MI.ORG -- Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Evick Budianto berharap hasil seleksi bakal calon anggota KPU RI dan bakal calon anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022—2027 menghasilkan wujud penyelenggara pemilu yang Tangguh, otonom, kompeten, inovatif, Teruji, berkarakter dan berwawasan global.

“Tangguh dalam penguasaan substansi kepemiluan maupun tangguh secara fisik dan psikologis,” kata Evick melalui wawancara langsung dengan Redaktur LP3MI News di Jakarta, Jum'at 10/12/2021/

Hal itu, lanjut Evick, menyangkut kemampuan, keberanian, dan keteguhan menjaga martabat, kemandirian, dan muruah KPU/Bawaslu yang profesional, imparsial, dan modern.

Pegiat pemilu ini mengatakan hal itu terkait dengan seleksi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang akan melaksanakan tugas pada pemilu dan pilkada borongan pada tahun 2024 mendatang.

Sejauh ini, Pemilu dan Pilkada 2024 akan dilaksanakan tanpa perubahan UU Pemilu. Pemilu lima kotak akan terselenggara kembali seperti halnya Pemilu 2019. Selain itu, juga pilkada akan berjalan tanpa perubahan UU Pilkada.

Di lain pihak, kata Evick, kompleksitas teknis Pemilu 2019 dan problematika yang dihadapi berpotensial terulang pada Pemilu 2024. Bahkan, tumpukan beban kerja penyelenggaraan pemilu dan pemilihan bisa memengaruhi profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Artinya, juga bisa berdampak pada kinerja dan kondisi kesehatan demokrasi Indonesia.

Inovasi dan terobosan-terobosan kepemiluan sepenuhnya mengandalkan inovasi KPU dan pengaturan dalam peraturan KPU/Bawaslu untuk penguatan kapasitas personel, penggunaan teknologi, penyesuaian teknis, dan lain-lain. Padahal, kata dia, peraturan KPU/Bawaslu banyak keterbatasan daya jangkau.

Oleh karena itu, Evick menekankan agar mereka betul-betul bisa berlaku otonom dalam mengambil keputusan sebagai penyelenggara tanpa meninggalkan konsultasi dan pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan pemilu.

“Penyelenggara pemilu harus punya kompetensi yang memadai dalam menyusun kebijakan sekaligus melakukan berbagai fungsi sebagai penyelenggara pemilu,” katanya.

Secara terukur dan proporsional, kata Evick, mereka mampu berinovasi dan melahirkan terobosan yang relevan guna merespons dan mengurai kompleksitas, kerumitan, dan dinamika penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 di tengah masifnya penggunaan teknologi dan tantangan penyebaran hoaks politik/pemilu.

Ia memandang penting bangsa ini memiliki penyelenggara pemilu dengan paradigma inklusif di tengah situasi post truth era dan polarisasi politik yang membelah. Hal ini agar orientasi pelayanan penyelenggara pemilu maksimal dan adil bagi semua pemangku kepentingan.

Penekanan lain terhadap penyelenggara pemilu, mereka harus mampu membangun jejaring global untuk melaksanakan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian berdasarkan keluasan pengetahuan kepemiluan sekaligus memerankan diplomasi demokrasi internasional untuk mengukuhkan kualitas demokrasi Indonesia di mata dunia.

“Saya juga menekankan agar mereka mampu membangun relasi sinergis di antara KPU, Bawaslu, dan DKPP tanpa menggadaikan kemandirian masing-masing lembaga. Fungsionalisasi forum tripartit dan komunikasi kelembagaan yang sehat, dialektika langsung, bukan dengan perantara media,” katanya.

Hal yang tidak kalah pentingnya, menurut Evick, mereka harus mampu mengerjakan aspek teknis secara cermat, teliti, dan detail. Namun, tetap dalam kerangka berpikir atau paradigma yang terhubung dan menyeluruh. Dengan demikian, tidak terjebak pada egosektoral divisi atau pembagian kerja secara parsial, pungkasnya.

Jakarta, LP3MI.ORG -- Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) melihat dan mendengar suara-suara yang ada di masyarakat saat ini sudah sangat keras terhadap presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20%. Ketentuan itu dianggap sangat menghalangi munculnya tokoh-tokoh potensial alternatif di luar partai politik untuk menjadi pilihan bagi rakyat.

“Kami dari LP3MI bersama elemen pemantau lainnya Kelompok akan berupaya mendorong judicial review terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Evick Budianto, direktur eksekutif LP3MI pada rapat rutin pimpinan harian di sekretariat LP3MI, Gedung Pemuda Muslimin lantai tiga, tanjungduren, Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai adanya ambang batas pencapresan itu, selain mengaburkan makna presidensial juga mereduksi partisipasi politik masyarakat karena pilihannya tidak terwakili. Menurut dia, ada beberapa hal mengapa harus meninggalkan presidential threshold.

“Pertama, jelas melenceng dari spirit keserentakan, adanya tendensi polarisasi keterbelahan seperti tahun 2014 lalu hingga saat ini, hingga menutup adanya tokoh alternatif,” ungkapnya.

Pengamat Politik dan Dosen Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim membeberkan beberapa negara yang berhasil menerapkan sistem presidensial dengan multipartai seperti beberapa negara di Amerika Latin juga termasuk Indonesia. "Pada buku The Surprising Success of Multiparty Presidentialism oleh Carlos Pereira menjelaskan bahwa agar berhasil di sistem presidensial multipartai, seorang bahwa presiden harus sebagai jabatan kuat secara konstitusional, punya kekuatan untuk barter atau negosiasi atau dipertukarkan dengan parlemen, check and balances yang kuat," katanya.

Evick yang juga Aktifis kepemiluan juga memaparkan persoalan pesidential threshold ini sudah beberapa kali diuji materi dan gagal karena terus mengangkat persoalan yang sama. Untuk itu, Evick menyarankan, jangan lagi menggunakan argumen yang sama, paling tidak harus maju bersama-sama dari berbagai elemen ditambah kekuatan dari DPD RI dan akademisi dan mobilisasi rakyat yang juga sepaham dengan hal tersebut.

Evick menyarankan agar para pegiat pemilu dan lembaganya serta DPD RI harus satu suara, kemudian melakukan konferensi nasional untuk mendiskusikan ini dan didukung pers. “Menurut saya pers sangat berpengaruh untuk bisa memperbesar spektrum dari isu ini. Melalui jurnalism talk saya yakin mampu mendorong persoalan ini hingga orang mengetahui bahwa LP3MI dan lembaga lainnya serta DPD RI bersama rakyat mengusung kepentingan rakyat terkait PT ini,” tutup Evick.

Jakarta, LP3MI.ORG  -- Tim seleksi mengumumkan 48 calon anggota KPU dan Bawaslu. Para calon dinyatakan lulus tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi, yang digelar di JIExpo, Kemayoran pada 24 dan 25 November 2021.

"Berdasarkan hasil pelaksanaan tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi, tim seleksi telah melaksanakan rapat pleno untuk menentukan peserta yang dinyatakan lulus dan karena itu berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya," kata Ketua Timsel KPU-Bawaslu, Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/12/2021).

Juri menyebutkan terdapat 630 peserta yang lulus penelitian administrasi, terdiri dari 352 bakal calon KPU dan 278 bakal calon Bawaslu. Dari jumlah itu, peserta yang hadir mengikuti tes tertulis sebanyak 323 bakal calon anggota KPU dan 264 bakal calon anggota Bawaslu. Peserta yang hadir mengikuti tes psikologi terdiri dari 321 bakal calon anggota KPU dan 263 bakal calon anggota Bawaslu.

Sebanyak 48 peserta yang lulus tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi terdiri dari 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu. Para calon anggota KPU dan Bawaslu yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahap seleksi berikutnya, yaitu tahap tes psikologi lanjutan (dinamika kelompok), tes kesehatan, dan wawancara.

"Tim seleksi mengundang masyarakat untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para bakal calon di atas melalui situs https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id," ujar Juri Ardiantoro.

Berikut daftar 48 calon anggota KPU dan Bawaslu:

Calon anggota KPU:

1. Abhan

2. August Mellaz

3. Badrul Munir

4. Betty Epsilon Idroos

5. Choirul Anam

6. Dahliah

7. Diana Fawzia

8. Hasyim

9. Hasyim Asy'ari

10. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

11. Idham Holik

12. Iffa Rosita

13. Ilham Saputra

14. Irfan Zen

15. Iwan Rompo Banne

16. M Fajar Subhi AK Arif

17. Mimah Susanti

18. Misna M Hattas

19. Muhammad Afifudin

20. Muhammad Ali Syafaat

21. Nuraida Fitri

22. Nurul

23. Parsadaan Harahap

24. Riant Nugroho

25. Umi Rifdiyawaty

26. Viryan

27. Yessy Yatty Momongan

28. Yulianto Sudrajat

Calon anggota Bawaslu:

1. Aditya Perdana

2. Andi Tenri Sompa

3. Duke Arie Widagdo

4. Fritz Edward Siregar

5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda

6. HM Zaki Sierrad

7. Leopold Sudaryono

8. Lolly Suhenty

9. Mardiana Rusli

10. Muhammad Amin

11. Muhammad Jufri K

12. Nuning Rodiyah

13. Puadi

14. Rahmat Bagja

15. Rahmat Hollyson Maiza

16. Ruhermansyah

17. Siti Baroroh

18. Sitti Rakhman

19. Subair

20. Totok Hariyono

Jakarta, LP3MI.ORG  --  Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Evick Budianto berpesan agar di usia ke 93 tahun Pemuda Muslimin Indonesia dapat menjadikan milad kali ini sebagai momentum ambil peran membawa misi suci dalam membangun Indonesia berperadaban mulia.

“Sandaran gerak perjuangan yang termaktub dalam Program Azas dan Program Tandhim harus menjadi bagian dari komitmen Pemuda Muslimin Indonesia yang membawa pergerakan kedepan. Bangunlah jembatan-jembatan untuk gerakan Indonesia menuju peradaban mulia. Bangun sinergitas, komunikasi dan silaturahim serta bangun komitmen berintegritas yang berkualitas dalam setiap dinamika gerakan,” pesan Evick pada Rabu (24/11).

Evick berharap setiap Pemuda Muslimin Indonesia dapat pula menjadi kader Syarikat Islam Indonesia tentunya yang berilmu, berintegritas dan beramal saleh sosial untuk membawa misi Islam sepenuh-penuhnya dan Islam seluas-luasnya.

“Senantiasa Perjuangkan dakwah dengan meneladani dan melanjutkan perwujudan Islam yang dibawa oleh nabi akhir zaman, Muhammad SAW, untuk membangun peradaban mulia. Contohlah kehidupan para pimpinan Syarikat Islam Indonesia yang bersahaja, berwawasan luas, gemar beramal, berkomitmen tinggi, dan berlandaskan niat-niat mulia,” ungkap Evick.

Sudah saatnya para pimpinan dan kader memahami betul ruh ajaran Islam dan karakter Pemuda Muslimin sebagai sebuah pergerakan yang selalu mewujudkan amalan-amalan kemuliaan.

“Pemuda Muslimin jangan terlalu banyak beretorika, berbuatlah yang nyata di akar rumput untuk menggerakkan kaum muda Islam menjadi kelompok-kelompok yang kuat, mandiri dan maju kehidupannya serta berperan dalam mensejahterakan lingkungan masyarakat setempat,” tegas Evick.

Kader Pemuda Muslimin harus memahami karakter Syarikat Islam Indonesia yang membawa ciri modernis,reformis. Jangan sampai konservatif yang langkah-langkahnya tidak mencerminkan langkah yang mulia.

“Kader Pemuda Muslimin di seluruh Indonesia jangan terbawa arus-arus konservativisme dan ekstremisme, sebaliknya niscaya moderesasi, Islam yang penuh dan Islam yang luas,” Jelas Evick.

Pemuda Muslimin niscaya memiliki jangkauan radius pergaulan yang luas dengan tetap menjaga marwah dan muruah jatidiri Syarikat Islam Indonesia di manapun berada.

“Pemuda Muslimin tidak boleh terperangkap atau terjebak oleh budaya-budaya yang materialistik, hedonistik, dan oportunisme. Jaga komitmen, akhlak mulia, kebersamaan, persaudaraan, dan idealisme dalam mewujudkan perjuangan dan cita-cita pergerakan,” tutup Evick.