, , , ,


    LP3MI - JAKARTA,     Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia berharap seluruh masyarakat menerima hasil pemilu serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI.  Harapan ini diutarakan sesuai komitmen lembaga pemantau rintisan Pemuda Muslimin Indonesia.


    Direktur LP3MI singkatan dari Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia,  Evick Budianto berharap agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima hasil pesta demokrasi kemarin dan tetap menjaga persatuan kesatuan serta menciptakan rasa keamanan.


    “Kami mengajak kepada seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga dan memelihara situasi dan kondisi keamanan pasca penetapan hasil Pemilu tahun 2024 sehingga tidak tercipta suatu tindakan yang anarkis dan ricuh,” tegas Evick Budianto, Ahad, 12 Mei 2024. Siang.


    Lebih lanjut, dia mengingatkan agar semua elemen masyarakat tidak terpecah belah dan jangan mau di adu domba sehingga tercipta polarisasi di tengah – tengah masyarakat pasca penetapan hasil Pemilu tahun 2024 karena adanya perbedaan dalam memilih Capres, Cawapres ataupun Caleg.


    “Pesan penting lainnya adalah masyarakat jangan sampai termakan hoax, isu SARA dan informasi lainnya yang belum jelas kebenarannya terutama dalam pasca penetapan hasil Pemilu tahun 2024,” ucapnya.


    Lebih jauh, Evick berpesan kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 dapat mengajukan gugatan kepada MK sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku dan cara yang baik dan benar sesuai prosedur.


    “Seluruh masyarakat agar menerima apapun keputusan final dari Hakim Mahkamah Konstitusi karena hasil dan keputusan itu merupakan yang terbaik bagi keutuhan nusa dan bangsa Indonesia. Legowo adalah kuncinya bagi yang kali dan yang menang jangan euforia berlebihan,” tutupnya. (Rustam) 

    ,


    Jakarta, LP3MI.ORG --     Litbang Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) selenggarakan webinar yang mengangkat tema “Persiapan Partai Partai Menjelang Pemilu 2024: Tantangan dan Peluang”. Jakarta Sabtu 15/7

    Kegiatan ini menghadirkan Evick Budianto selaku Kornas LP3MI dan Muhtadin Sabili sebagai Ketum PB Pemuda Muslimin. Webinar juga mendatangi peserta dari Korwil dan Karda LP3MI. Diskusi dipandu Moderator, Dodi Hidayat Tjokro Siindo TV.

    Acara dibuka secara resmi oleh Kornas LP3MI, Evick Budianto. Menurutnya, webinar tersebut sebagai upaya untuk merespon pesta demokrasi pemilihan umum yang akan diselenggarakan 2024. Lalu pemungutan suara akan berlangsung 14 Februari 2024, namun sesuai dengan ketentuan KPU tahap pemilu sudah mulai sejak Juni tahun ini.

    Evick mengatakan, saat ini sudah berlangsung proses pendaftaran. “Sudah ada 40 partai peserta pemilu, 24 di antaranya memiliki dokumen yang lengkap, dan yang lainnya menunggu proses verifikasi administrasi,” ungkapnya. Sejauh mana persiapan parpol dalam menghadapi pemilu Legilatif dan Presiden? Sementara, mulai dari rekuitment, kaderisasi, dan upaya parpol merebut hati masyarakat ditengah masyarakat masih banyak persoalan oligarki, dinasti, dan dana. Bagaimana kesiapan parpol menjawab berbagai tantangan menghadapi pemilu 2024?

    Menurut Evick, kualitas pemilu ditentukan oleh kualitas partai-partai. “Sebaik apapun kita mendesain pemilu dan mendorong masyarakat berpartisipasi secara maksimal dan penuh kesadaran, jika kualitas partai mengalami stagnasi maka tidak ada perbaikan signifikan dalam pelaksanaan pemilu. Dalam kehidupan politik, partai adalah akar dari persoalan bangsa. Bangsa ini bahkan juga akar harapan untuk perbaikan kehidupan. 

    Saat ini sistem demokrasi di Indonesia sedang disoroti. Nampaknya belum cukup kuat bahkan mengalami stagnansi dalam kajian internasional yang ideal. 

    Hal ini mengindikasikan masih adanya problem dalam kehidupan demokrasi kita dari yang lumayan medium menjadi cenderung lemah. Sementara itu ekonomi inteligen unit juga menempatkan kita sebagai negara dengan kategori float demokasi dengan score 6,7 (float demokrasi). Itu disebut sebagai demokrasi yang cacat.

    Dalam kepemiluan ini, masih nampak politik dinasti, pengaruh oligarki yang semakin kental, keterlibatan birokrasi, dan berbagai praktik kecurangan pemilu. Masih banyak lagi, seperti tindakan yang tidak pernah ada habisnya dan akan membawa efek yang tidak sederhana ke depannya. Ketika bicara pemilu, bagaimana kesiapan partai-partai? Pada akhirnya pemilu adalah sebuah awalan dari terciptanya pemerintahan yang bersih, solid dan berkualitas, serta kesiapan substansial. 

    Dengan demikian hal itu harus ada dalam tahapan pemilu itu sendiri. Partai nantinya akan diuji untuk mampu melaksanakan proses rekrutmen yang baik. Nantinya menghadirkan daftar kandidat yang berkualitas dan yang pantas.

    Praktik dinasti berkomitmen terhadap demokrasi harus dihormati. Mereka yang terjun di pemilu berorientasi ingin menikmati pusaran uang. Pada masa kampanye, partai harus berperan sebagai elemen yang demokratif dalam memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. Idealnya partai harus memajukan ide atau visi. 

    Kampanye yang dikumandakan yang diperjuangkan dan diperdebatkan perlu ada terobosan agar tidak sekadar penyampaian jargon.

    Menurut Muhtadin Sabili, Betapa tingginya harapan orang terhadap partai politik. Semangat politik tetap ada. Bagaimana kita memperjuangkannya? Menurutnya, manusia lahir dari sebuah perjuangan dan gerakan politik menjadi sebuah instrumen dalam demokrasi untuk kemudian diadakannya pemilu.

    Election sudah jadi tradisi baru di dalam demokrasi. Kita menemukan kader orang yang punya perpektif yang sama. Partai politik lahir dari sekelompok orang yang mempunyai kesamaan pandangan, sikap, dan semangat bersama. Secara natural orang memutuskan bergabung dengan partai, membangun basis-basis konstituen, serta melakukan rekrutmen secara natural. Secara sadar ia ingin berkontribusi bedasarkan pengalaman dan pemahaman politiknya. Bergabung dengan kesemaan visi.

    Sabili juga ungkapkan, politik dinasti bukan defisit politik. Setiap orang punya komitmen dan kapasitas serta kapabilitas. Bagaimana bisa melakukan strategi membangun jaringan dan seterusnya? Semuanya harus rasional dan realistis. Tanpa uang tidak mungkin bisa terjadi. Popular bukan segalanya, strategi juga menentukan perjuangan dan kemenangan. 

    Hal itu karena mengutamakan kader yang terbangun dari dalam. Orang-orang yang memasuki institusi organisasi secara suka rela melalui rekrutmen seperti multilevel marketing. Tapi itu mengutamakan mereka yang membangun partai secara bersama-sama.

    Sementara Evick mencontohkan soliditas struktur dan kerja kolektif dalam PKS. Menurut pendapatnya, politik di sini berbiaya mahal. Ibaratnyam integritas dan kapabilitas kalah dengan isi tas. Hal tersebut menjadi tren bertahun-tahun. Apakah politik berbiaya mahal lantaran hegomoni oligarki semakin kuat? Jika oligarki maka lahir permasalahan yang ketiga yang lebih smooth yaitu interlocking trap. 

    Hal itu adalah jebakan politik saling sandera yang terjadi saat ini, yaitu jebakan polutik involutif yang berputar-putar tutupnya. (admin)




    JAKARTA. LP3MI -     Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) telah membuka tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 lalu. Segala peraturan, tahapan, dan jadwal Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022.

    Tahapan Pemilu 2024

    Merujuk pada peraturan tersebut yang ditandatangani oleh Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU RI, berikut adalah tahapan pemilu 2024:

    Putaran 1

    1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu = 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024
    2. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu = 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022
    3. Penetapan peserta pemilu = 14 Desember 2022
    4.Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih = 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023
    5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan = 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023
    6. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
    a. Anggota DPD = 6 Desember 2022 - 25 November 2023
    b. Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota = 24 April 2023 - 25 November 2023
    c. Presiden dan Wakil Presiden = 19 Oktober 2023 - 25 November 2023
    7. Masa kampanye pemilu = 28 November 2023 - 10 Februari 2024
    8. Masa tenang = 11 - 13 Februari 2024
    9. Pemungutan dan penghitungan suara
    a. Pemungutan suara = 14 Februari 2024
    b. Penghitungan suara = 14 - 15 Februari 2024
    c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara = 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024
    10. Penetapan hasil pemilu
    a. Tidak ada PHPU (perselisihan hasil pemilu) = paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan dari MK
    b. Ada PHPU = paling lambat 3 hari setelah putusan MK
    11. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
    a. DPRD Kabupaten/Kota = Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Kabupaten/Kota
    b. DPRD Provinsi = Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota DPRD Provinsi
    c. DPR dan DPD = 1 Oktober 2024
    d. Presiden dan Wakil Presiden = 20 Oktober 2024

    Putaran 2 (apabila ada)

    a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih = 22 Maret 2024 - 25 April 2024
    b. Masa kampanye pemilu = 2 - 22 Juni 2024
    c. Masa tenang = 23 - 25 Juni 2024
    d. Pemungutan suara = 26 Juni 2024
    e. Penghitungan suara = 26 - 27 Juni 2024

    Rekapitulasi hasil penghitungan suara = 27 Juni 2024 - 20 Juli 2024

    Berdasarkan jadwal tersebut, diketahui bahwa masa kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung selama 75 hari, yaitu 28 November 2023-10 Februari 2024. Sementara itu, pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024 yang biasanya turut menjadi hari libur secara nasional. (Admin)


    Jakarta, LP3MI.ORG -     Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) resmi terakreditasi dan untuk ke dua kalinya kembali peroleh Sertifikat Pemantau Pemilu 2024. Hal ini setelah dilakukan serah terima sertifikasi di Bawaslu RI.


    "LP3MI yang merupakan salah satu lembaga yang dibetuk oleh PB Pemuda Muslimin Indonesia yang memfokuskan pada aktifitas mengawasi dan Pemantauan penyelenggaraan Pemilu. secara kelembagaan untuk ke dua kalinya dinyatakan resmi oleh Bawaslu RI menjadi pemantau Pemilu 2024, penyerahan sertifikat kali ini diserahkan langsung oleh salah satu anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H.  Bawaslu RI kepada Direktur Eksekutif LP3MI Evick Budianto," Rabu (3/8).

    Direktur eksekutif LP3MI Evick Budianto berikan cinderamata berupa Mushaf Al-quran sebagai bentuk saling menguatkan dalam kolaborasi mengawal mengawasi Pemilu 2024. Evick sampaikan pesan penting dari lembaganya untuk Bawaslu RI  "Jadilah para pengawas pemilu yang berintegritas dan profesional.Tegasnya.

    "Evick menyampaikan sambil mengambil kutipan pesan Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, itu sulit diperbaiki," ucapnya di Kantor Bawaslu.

    mari kita bersama merenungi pesan ini, khususnya kepada pengurus dan relawan LP3MI serta jajaran Bawaslu pada umumnya, Lembaga tinggi negara seperti Bawaslu haruslah diisi oleh orang-orang yang jujur, berintegritas, dan profesional yang tentunya berperan memajukan demokrasi Bangsa Indonesia,
    sebaliknya jika sumberdaya manusia Bawaslu kurang jujur, maka akan sulit memperbaikinya bahkan akan merusak demokrasi Bangsa Indonesia.

    "Masa depan Demokrasi Bangsa Indonesia akan sangat tergantung dengan Mitra Kolaborasi yang dibangun Bawaslu dan tentunya Sumber daya manusia yang cerdas, cakap, dan berintegritas," imbuhnya.

    Menengok kebelakang dari pengalaman pengawasan Pemilu 2019 LP3MI juga banyak mempunyai catatan yang perlu diperbaiki mulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemutakhiran data pemilih, pencegahan dan penindakan terhadap praktik kampanye di luar jadwal. Dia menjelaskan, saat itu sebelum ada jadwal kampanye, terdapat praktik penyampaian materi kampanye, padahal masa kampanye belum mulai,  janganlah sampai terulang lagi. Evick juga berharap dapat bersama tingkatkan pengawasan di media sosial untuk meningkatkan kampanye yang bersih, anti politisasi SARA (suku, agama ras, dan antargolongan), dan Hoaks. Tambah Evick Tutupnya.  (Admin)

⬆
Top