,

    Jakarta, LP3MI.ORG -- Majene, Guna mewujudkan proses pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang lebih berkualitas dan berintegritas, Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Sulbar terus lakukan koordinasi.

    Koordinator wilayah Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) Sulbar Muhammad Dardi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulbar didampingi Sekretaris Wilayah Riswan.

    Dalam pertemuan itu, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Sulbar Hamranah Hakim bersama Muhammad Dardi berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan tentang proses pelaksanaan pemilu 2024.

    “Dengan koordinasi yang baik ini, kami berharap Bawaslu Provinsi Sulbar bisa menjalin kolaborasi yang Solid dengan seluruh lembaga pemantau, termasuk dengan LP3MI Sulbar,” harap Dardi, Rabu (06/09/2023).

    Muhammad Dardi yang juga mantan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Majene 2018-2023 itu, akan terus melakukan koordinasi dengan bawaslu Sulbar tentang kondisi dan perkembangan di masyarakat.

    “Apalagi dimana adanya isu-isu yang berkembang, bahwa penyelenggara pemilu mengalami guncangan pasca rekrutmen penyelenggara di tingkat daerah,” tutur Dardi.

    Untuk itu, kehadiran pemantau pemilu sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk melaporkan perkembangan situasi di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan tahapan, tetapi juga untuk memantau para penyelenggara dan peserta pemilu dalam melakukan peran dan fungsinya.

    “Selain kita melakukan koordinasi, LP3MI Sulbar juga mengikuti kegiatan terkait pengembangan kapasitas pemantau pemilu 2024 Provinsi Sulbar yang dilaksanakan Bawaslu Sulbar,” ujarnya.

    Kegiatan yang diikuti l lanjut Muhammad Dardi, diharapkan membantu para pemantau dalam melakukan tugas dan wewenang sebagai pemantau pemilu di Sulbar.

    “Kehadiran Lembaga pemantau pemilu ini, mestinya bisa dimanfaatkan dengan baik bagi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu untuk berkolaborasi dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan tahapan pemilu 2024,” sebutnya.

    Karena itu, disadari atau tidak, jumlah penyelenggara sangatlah terbatas, sementara wilayah kerja para penyelenggara yang sangat luas khususnya Bawaslu dalam melakukan pengawasan di lapangan.

    “Hal ini, tentu tidak akan mampu melakukan pengawasan secara maksimal ke semua wilayah kerjanya seperti di tahapan kampanye yang sebentar lagi akan dimulai, akibatnya potensi pelanggaran pemilu sangat mungkin terjadi tanpa adanya pengawasan dari Bawaslu, sehingga penting pelibatan semua stakeholder dalam proses pengawasan pemilu termasuk lembaga pemantau yang ada di wilayah Sulbar ini,” terang Dardi juga mantan Ketua PPK Kecamatan Banggae 2017.

    ,

    Jakarta, LP3MI.ORG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jambi di 88 TPS. TPS tersebut tersebar di 41 kelurahan dan desa yang berada di 15 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, 27/05/21.

    Dari pemantauan Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI), pelaksanaan PSU berjalan lancar. Meskipun masih dilaksanakan di masa pandemi, namun partisipasi pemilih cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 63 persen di sejumlah TPS.

    “Antusiasme pemilih untuk menyampaikan suaranya secara umum cukup tinggi, atau setidaknya tidak berbeda jauh dibanding pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Di beberapa TPS mencapai di atas 60 persen,” ungkap Direktur Eksekutif LP3MI, Evick Budianto, diperkuat dengan data yang diperoleh langsung dari ketua PW Pemuda Muslimin Jambi (28/5).

    Namun, tercatat terdapat enam petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tak dapat bertugas di hari PSU lantaran hasil tes cepat Covid-19 menunjukkan positif. Tugas yang bersangkutan digantikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

    Selain itu, tak semua KPPS menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di TPS 02 dan 08 di Desa Mendalo Indah, tak ada pengukuran suhu tubuh petugas dan pemilih sebelum TPS dibuka.

    LP3MI juga menemukan banyak pemilih di TPS 7 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Luar Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, yang tak dapat memberikan suara karena masalah administrasi. Hal tersebut disayangkan oleh KIPP.

    “Jadi, ada pemekaran Desa Mendalo Indah dari Mendalo Darat. Tapi ini kan seharusnya tidak menjadikan warga negara yang berhak memilih, jadi kehilangan hak pilihnya,” tandas Kaka.

    LP3MI turut meminta agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jambi menindaklanjuti laporan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh sekelompok orang. Tanpa ada tindaklanjut Bawaslu, isu politik uang berupa pembagian sembako sekadar menjadi buah bibir yang mengganjal rasa keadilan pemilu di Provinsi Jambi.

    “Ini belum ada kejelasan tentang kejadian dan pelakunya. Sehingga kita minta kepada Bawaslu Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti hal tersebut, untuk memberikan kejelasan informasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan PSU ini,” tutup Evick.

    , , ,


    MAKASSAR, ARUSMUDA.COM – Sebagai salah satu lembaga pemantu yang tersertifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI) terus bergerak untuk memaksimalkan peran pengawasan.

    Selain aktif melakukan sosialisasi, LP3MI juga aktif melengkapi struktur lembaganya hingga ke Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS. LP3MI wilayah Sulsel juga sementara giat melakukan pembentukan LP3MI di tingkat Kabupaten/Kota.
                     
    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Wilayah LP3MI Sulsel, Muhtar, SPd., rabu (28/11/2018). Menurutnya, LP3MI akan berusaha untuk berada di seluruh struktur teritorial sebelum pelaksanaan Pemilu 2019mendatang.

    "Setelah terbit SK LP3MI Sulawesi Selatan, yang pertama kita lakukan adalah membentuk LP3MI Kabupaten/Kota. Kita berharap teman-teman bisa berkontribusi dalam mengawal Pemilu 2019," kata Muhtar.

    Muhtar yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini menambahkan bahwa LP3MI telah berkomitmen untuk memantau tahapan Pemilu 2019 di seluruh wilayah Republik Indonesia agar tercipta Pemilu yang Jujur, Adil dan Berintegritas.

    "Karena LP3MI merupakan lembaga pemantau Pemuda Muslimin Indonesia, maka semua pengurus provinsi Pemuda Muslimin Indonesia juga ikut membentuk LP3MI. Kita memantau mulai dari tingkat pusat hingga tingkat TPS" pungkas Muhtar.

    , , , , ,


    PONTIANAK, LP3MI.ORG - Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar Faisal Riza menuturkan pihaknya akan merumuskan strategi untuk pengawasan pelaporan dana kampanye.

    "Kami saat ini belum merumuskan strategi khusus, tapi prinsipnya kita memastikan aturan batasan harus sesuai dengan UU. Tentu harus dilihat lebih detail dan konkrit apakah batasan-batasan itu kemudian ada manipulasi atau pembohongan dalam sumbangan dana kampanye," ungkapnya, Jumat (14/09/2018) malam.

    Ia pun menuturkan, akan lebih kepada mengawasi kepatuhan isi dan waktu pelaporan.

    "Pada prinsipnya saya kira kita akan pastikan strategi pengawasan terkait kepatuhan isi dan waktu, dan soal bagaimana celah untuk memanipulasi," tuturnya.

    Selain itu, Faisal Riza juga menuturkan akan menggandeng lembaga lain dalam pengawasan pelaporan dana kampanye ini.

    "Sepanjang ini kita baru dengan PPATK, kalau kita sekarang perlu ada pengembangan dan dirumuskan lebih lanjut akan itu," tutupnya.

    , , ,


    PONTIANAK, LP3MI.ORG - Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar Faisal Riza mengatakan dalam waktu yang relatif dekat, bawaslu RI akan melansir indeks kerawanan pemilu 2019 mendatang.

    "Saat ini Bawaslu RI tengah mengumpulkan seluruh potret dan analisisis terhadap indikator penilaian kerawanan pemilu diseluruh Indonesia," ujarnya.

    Faisal mengatakan kemungkinan bawaslu RI akan melansir dan melounchingkanya indeks kerawanan pemilu pada akhir september mendatang.

    "Kita telah menyerahkan hasil potret dan penilaian terhadap beberapa indikator kerawanan pemilu ke bawaslu RI. Pada prinsipnya indikator penilaian kerawanan pemilu hampir sama dengan pilkada kemarin namun pada penyusunan indeks kerawanan pemilu 2019 lebih banyak indikator non pemilu yang kita potret," ujarnya.

    , ,

    JAKARTA, LP3MI.ORG - Puluhan pemuda dan mahasiswa se-Sulawesi Selatan menggelar deklarasi damai di Warung Publik, Jl Faisal, Makassar, Jumat (7/9/2018).

    Mereka mengangkat tema deklarasi "Seluruh Komponen Pemuda dan Mahasiswa Se-Sulsel Menyongsong Pileg dan Pilpres 2019 yang Sejuk dan Damai,"

    Pada deklarasi damai itu, aktivis pemuda dan mahasiswa Sulsel sepakat menolak politisasi agama dan isu hoaks di Pilpres.

    “Kita harus menjaga persaudaraan, selain itu kami juga berharap para Caleg, Capres dan Cawapres bisa memberikan pendidikan politik yang lebih sejuk, mereka tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks,” Ketua SEPMI Sulsel, Rustam.

    Deklarasi damai itu diinisiasi oleh KNPI Sulsel dan Poros Pemuda Indonesia Sulsel dan dihadiri oleh berbagai komponen pemuda dan gerakan mahasiswa se-Sulsel.

    Hadir di antaranya, Sekretaris KNPI Sulsel Mujiburrahman, Ketua PC Pemuda Muslimin Indonesia Kota Makassar Abrar Agus, Ketua GP Ansor Makasar Muhammad Harun, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bastian Littu, Ketua GMNI Sulsel Sofyan Tora.

    Hadir juga Sekjen KAMMI Sulselbar Abdul Karim, Ketua Gema Tionghoa (Gema Inti) Ronald, Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Muhammad Imam dan Ketua Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI) Rustam.

    Termasuk Ketua Poros Pemuda Indonesia Sulsel, Taqwa Bahar, Ketua LKB HMI Cabang Gowa Raya, Malaba Randi Ashari dan Ketua Senat Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fauzi Ali Akbar. (Rustam)


Top