Jakarta, LP3MI.ORG -- Tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah di depan mata. Undang-Undang yang mengaturnya tidak diubah, sementara pemilu tahun lalu banyak menyisakan rekomendasi perbaikan. Keserentakan pemilu dan pemilihan kepala daerah pada tahun yang sama adalah sejarah pertama bagi demokrasi Indonesia. Perlu upaya kuat untuk menciptakan proses kedaulatan rakyat secara bersama-sama.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dan pelaksanaan Pilkada Serentak sebelumnya, terdapat tujuan dari pelaksanaan Pemilu Serentak yang belum dapat dicapai secara maksimal. Bahkan penyelenggaraan Pemilu 2019 memakan banyak korban penyelenggara pemilu paling penting; menurut data KPU setidaknya 527 KPPS meninggal dan 11.239 menderita sakit. Sementara di pengawas pemilu terdapat 92 pengawas yang meninggal dan 275 orang mengalami kecelakaan. Ini sangat memprihatinkan.

Di antara catatan pelaksanaan Pemilu 2019; pertama, Pemilu 2019 masih belum mempermudah pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Ketidakmudahan memilih terbukti dengan surat suara yang tidak sah cukup tinggi yaitu 11 persen untuk pemilihan DPR. Bahkan untuk pemilihan DPD surat suara yang tidak sah mencapai 19 persen. Surat suara yang secara kasat mata lebih mudah untuk dikenal dan dicoblos yaitu surat suara DPD yang memuat Foto, Nomor Urut dan Nama Calon pun, surat suara tidak sahnya paling tinggi. Jelas ini bukan sekedar tata cara memilih tetapi juga sangat berkaitan dengan informasi yang diterima oleh pemilih tentang para calonnya.

︱Baca Juga: Pengalaman Pemilu 2019

Jika informasi pemilih terkait dengan para calon yang akan dipilihnya tidak ditingkatkan, maka potensi tingginya surat suara tidak sah akan berulang. Apalagi tahapan Pemilu 2024 begitu padat. Lima surat suara di Pemilu dan dua surat suara di Pilkada. Kompleksitas dan kerumitan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak pada akhirnya membutuhkan pengetahuan dan informasi pemilih yang maksimal.

    Saefulloh Litbang LP3MI