Bergerak Eksponensial Pandemi Covid-19 LP3MI ajak Seluruh Lembaga Pemantau Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020


Jakarta, LP3MI.ORG  -- 
Penasihat LP3MI yang juga Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia Muhtadin Sabili, demi keselamatan rakyat Indonesia meminta pemeritah dengan segera menunda pelaksannaan Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember ditunda, selain itu banyaknya penyelenggara dan peserta bakal calon kepala daerah yang positif corona ditambah terpaparnya Ketua KPU RI Arief Budiman positf Covid-19. 

Menurut dia, Pemerintah selaku penyelenggara akan dikenang oleh bangsa Indonesia jika menunda pilkada serentak pada 9 Desember 2020, karena berani melindungi segenap jiwa rakyat Indonesia dari ancaman virus Covid-19. Selain itu, berani melawan tekanan dari partai politik.

Sementara itu dalam rapat Kordinasi Nasional Direktur Eksekutif LP3MI Evick Budianto Ia megajak seluruh lembaga Pemantau serta seluruh lapisan rakyat Indonesia mendesak pemeritah agar menunda pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dikarena pandemi Covid-19 semakin meluas dan mengkhawatirkan.

Evick prihatin atas kondisi Pandemi Covid 19 yang belum berakhir ini, Ia bahkan meminta secara tegas menolak Pilkada di bulan Desember 2020.

"Kami LP3MI hingga kini masih tetap meyakini Covid ini akan terus bertambah, bila keramaian masih tetap terjadi dimana - mana, apalagi akhir - akhir ini kita melihat pendaftaran calon-calon kepala daerah di KPU, hampir tidak bisa diawasi bahkan dikontrol," kata Evick di Kantor Kornas LP3MI, Jalan Tanjung Duren Barat III, Jakarta, Ahad (20/9/2020).

Evick Budianto yang selama ini vokal bersuara untuk meminta Presiden RI dan Ketua KPU RI dapat memikirkan ulang pelaksanaan Pilkada, mendesak Presiden dapat benar-benar memperhatikan dan mengutanakan keselamatan 105 juta nyawa rakyat Indonesia di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

"Saat ini nyawa lebih utama, kekuasaan politik masih bisa kita pikirkan dimasa depan, hanya satu solusi, tunda Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 122a Undang-Undang No. 6 tahun 2020," tegasnya.

Ia menilai Pilkada di bulan Desember 2020 tidak akan maksimal, dipastikan membuka klaster-klaster baru di setiap daerah, bila Pilkada ini terus dilakukan, Klaster Pilkada akan menjadi menjadi ancaman bagi 105 Juta Rakyat Indonesia di 270 Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

"Pilkada kali ini akan tidak maksimal, bahkan kita terus menambahkan klaster - klaster baru, karena kita hadirkan keramaian - keramaian baru di setiap daerah, kalau begini terus, kapan berakhirnya Covid-19 dan vaksin pun belum ditemukan," imbuhnya.

Evick menambahkan dengan melihat dan menimbang Pandemi ini hampiri sejumlah elit penyelenggara seperti Ketua KPU Pusat dan anggota komisioner KPU dan bahkan penyelenggara pilkada di daerah sangat tinggi. Bahkan menurut Evick, lebih dari 60 Bakal Calon Pilkada sudah positif Covid-19.

"Para elite penyelenggara satu per satu mulai kena Covid, dan juga penyelenggara di daerah bahkan calon-calon kepala daerah juga banyak yang kena, bagaimana Pilkada terus dilaksanakan, saya mengajak seluruh Lembaga Pemantau serta segenap lapisan rakyat Inodnesia meminta Pilkada 2020 ini agar di tunda, agar kita menjauhkan dulu dari Covid-19. Mari bersama jaga imun dengan iman dan selasaikan Covid-19 baru kita berkompetisi secara demokrasi secara sehat, Semoga Tanah tumpah darah dapat senantiasa dilindungi oleh sang Maha Pencipta" Pungkas Evick.


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top