Jakarta, LP3MI.ORG -- Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda muslimin Indonesia (LP3MI) menganalisa situasi demokrasi ilusi kemungkinan akan berubah pasca pimpinan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pada tahun 2024.

Direktur Eksekutif Pemantau Pemilu Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI), Evick Budianto mengatakan hal itu bisa terjadi karena kontestasi politik tahun 2024 khususnya Pilpres, kemungkinan bakal lebih merata.

Regrouping politik akan menjadi lebih seragam, dan sosok - sosok baru akan bermunculan. Hal ini disampaikan saat disela-sela acara tasyakuran Milad 93 Pemuda Muslimin Indonesia bertempat di Sekretariat PB Pemuda Muslimin, Tanjung Duren Jakarta Barat, 25-11-2021.

Dengan demikian, ia mengira ajang pemilihan presiden di tahun 2024 akan menjadi ajang Pemilu yang lebih demokratis karena aktor yang bersaing lebih banyak.

"Sehingga mungkin ke depannya di 2024 situasi Indonesia akan lebih demokratis karena aktor - aktor yang bersaing akan lebih banyak bermunculan," terangnya.

Namun situasi di tahun 2024 itu sangat sukar untuk tidak dipastikan.

Mengingat adanya kebiasaan perpolitikan tanah air di mana pertarungan politik yang demokratis hanya ramai saat-saat kampanye saja.

Tapi ketika pemerintahan sudah terbentuk, situasi demokratis tersebut bisa saja kembali seperti saat pemerintahan Jokowi, yakni adanya demokrasi ilusi.

"Tapi kita tidak bisa pastikan itu mengingat ada kebiasaan bahwa pertarungan hanya ramai saat kampanye. Tapi setelah pemerintahan bisa lain lagi," pungkas Evick.

Sebelumnya Evick mengatakan kecenderungan demokrasi ilusi atau illusive democracy masih akan terus berlangsung selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kecenderungan demokrasi ilusi itu ditandai dengan lemahnya check and balances dari DPR RI yang notabene adalah pengawas kinerja pemerintah.

Evick menyebut DPR saat ini sudah kehilangan tugas dan fungsinya sebagai pengawas kerja-kerja pemerintah yang sudah nampak jelas terjadi secara alami pada era pemerintahan Jokowi.

DPR disebut kurang kritis dan cuma hadir hanya sebatas menjadi pendukung penguasa.

Sikap tersebut terkonfirmasi saat DPR yang tidak terlalu terusik dengan lambannya respons pemerintah pusat sejak virus Corona mulai menyebar di Indonesia.

"Tendensi illusive democracy akan terus berlangsung, ditandai dengan lemahnya checks and balances dari DPR. Kondisi semacam ini tampak telah menjadi natur DPR era Jokowi yang pada umumnya kurang kritis dan sekedar menjadi pendukung penguasa," tutupnya.